Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), berdiskusi Kepala BKPM Franky Sibarani (tengah), dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 5 Januari 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui banyak hambatan dalam implementasi pembangunan infrastruktur. Terlebih, kata dia, dalam persiapan proyek berskema kerja sama pemerintah dan swasta. "Ada proses perundingan berkepanjangan yang membuat keputusan terlalu lambat diambil," ujarnya dalam acara “Infrastruktur Outlook 2016” di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016.
Pemerintah, menurut Darmin, membuat penyelesaian melalui paket kebijakan dan perbaikan prosedur pengambilan keputusan. Menurut dia, lemahnya persiapan proyek menghambat koordinasi. "Kewenangan dan pengambilan keputusan tidak secara terpadu," ucapnya.
Ia menuturkan infrastruktur merupakan pilar penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Darmin, kesadaran ini sudah lama muncul, tapi terbengkalai. Pemerintah, kata dia, masih menyempurnakan kapasitas institusinya. "Kapasitas institusional dalam private-public partnership kita masih dalam proses penyempurnaan," tuturnya.
Pemerintah, Darmin menambahkan, mengambil posisi tegas mendorong pembangunan infrastruktur. Menurut dia, ini penting untuk kapasitas perekonomian. Apalagi di tengah situasi perekonomian yang sedang melambat. Maka pilihan untuk tidak terkena dampak perlambatan ekonomi antara lain mendorong pembangunan infrastruktur.
Darmin menggambarkan elektrifikasi masyarakat Indonesia baru mencapai 84 persen. Berbeda dengan Thailand, Filipina, dan Vietnam, yang mendekati 100 persen. "Waktu tempuh jalan di Indonesia saja dua kali lebih lama daripada di Thailand dan Malaysia. Itu menunjukkan perlu banyak hal dilakukan dalam pembangunan infrastruktur," katanya.
