Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pres terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. Jokowi menyampaikan jika dirinya terus mengikuti sidang etik Ketua DPR Setya Novanto di MKD. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia dan Polri memberantas pungutan liar (pungli) yang terjadi di lapangan. Sebab, hanya dengan pemberantasan pungli program stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah akan efisien.
"Juga dwelling time agar TNI dan Polri ikut masuk ke sana. Sehingga dwelling time makin efisien," kata Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri di gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat, 29 Januari 2016.
Rapat pimpinan hari ini yang dihadiri 173 peserta yang merupakan gabungan pejabat utama dan perwira tinggi TNI-Polri. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Jaksa Agung Prasetyo juga menghadiri rapat pimpinan itu. Presiden memberikan arahan dalam rapat pimpinan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut.
Lebih jauh, Jokowi meminta TNI dan Polri ikut turun tangan dalam mengecek sebab kenaikan sejumlah harga pangan di lapangan yang terjadi belakangan ini. "Saya sampaikan mengenai inflasi, mengenai harga-harga pangan agar cek di lapangan,” katanya. “Apakah ada bias, ada yang bermain-main.”
Sebelumnya, Jokowi mengaku bingung karena harga daging sapi di Indonesia yang tinggi dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Padahal, harga daging sapi di Indonesia berada dalam kondisi normal.
Jokowi menyebutkan harga daging sapi di Malaysia dan Singapura hanya berkisar Rp 50-60 ribu per kilogram. “Kenapa yang di sini sampai segitu padahal harga sapi yang ada di lapangan normal-normal saja. Artinya ada sesuatu," katanya.
