TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempersiapkan pembentukan satu perusahaan yang fokus menggarap sektor pangan dan gas pada tahun ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono mengatakan perusahaan tersebut akan dibentuk sebagai anak usaha dari Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT).

"Kami akan mengembangkan anak usaha dari BUMD, yakni perusahaan yang menangangi urusan pangan. Tahun ini akan dibentuk," ujarnya saat dihubungi Bisnis, baru-baru ini.

Dia mengatakan pembentukan perusahaan tersebut dilatarbelakangi oleh pentingnya unsur tersebut, sehingga dianggap keterlibatan pemda perlu ditingkatkan.

"Perlu dilakukan pengelolaan oleh pemerintah. Kontribusi pemerintah ini sangat penting dalam mengurus pangan," ujarnya, belum menjabarkan detail tentang perusahaan tersebut.

Selain perusahaan yang mengurus pangan, Pemprov Jateng juga tengah mempersiapkan pembentukan usaha lain yang mengurus gas.

Unit usaha itu juga akan berada sebagai anak usaha dari BUMD yang telah berdiri kini. Sri mengatakan pembentukan tersebut belum akan direalisasikan tahun ini, tapi untuk rencana jangka panjang.

Sri menjabarkan dari total delapan BUMD, sepanjang 2015 kemarin sebanyak tujuh BUMD menunjukkan performa bagus, dan sudah bisa memberikan kontribusi dividen kepada pemda.

Saat ini, BUMD milik Pemprov Jateng meliputi PT Pekan Raya Promosi Pembangunan Jateng (PRPP), PT Bank Jateng, Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), dan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT).

Selain itu masih ada PT Kawasan Industri Wijayakusuma, Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) dan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC).

"Dividen paling tinggi diumbangkan oleh Bank Jateng, sekitar Rp260 miliar. BUMD lain cukup beragam, ada yang Rp15 miliar, atau Rp5 miliar. Jumlah pastinya saya tidak terlalu ingat," tuturnya.

Adapun satu perusahaan yang tidak menyumbangkan dividen adalah PRPP, karena masih melanjutkan proses sengketa lahan dengan PT Indo Perkasa Usahatama. Seperti diketahui, PRPP diputuskan kalah pada akhir 2015, dan Pemprov Jateng telah mengajukan banding atas kasus tersebut.

"PRPP belum bisa mengembangkan bisnisnya. Sidang ini prosesnya panjang," sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov Jateng telah mampu merealisasikan 92% dari target pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun lalu sebesar Rp11,14 triliun. Dia menilai pencapaian itu sudah tinggi, karena kondisi perekonomian 2015 sangat sulit, seiring dengan penurunan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

BISNIS.COM