TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan meneken kontrak 12 paket kegiatan strategis tahun anggaran 2016 senilai Rp 2,07 triliun dari total 273 paket senilai Rp 14,24 triliun. Penandatangan kontrak ini disaksikan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi mendorong percepatan lelang karena ingin mengganti budaya lama.

"Kenapa ini saya dorong terus, saya desak, karena pola-pola lama, cara-cara lama memang harus kita tinggalkan. Dulu bulannya masih bulan kelima, keenam, ketujuh. Oktober masih tanda tangan kontrak," kata Presiden di Kementerian Perhubungan, Senin, 18 Januari 2016.

Jokowi ingin penandatanganan kontrak tidak terjadi seperti tahun sebelumnya. Dia ingin penandatanganan kontrak dilakukan pada awal tahun. "Kalau enggak, akan terjadi kontraksi ekonomi. Penandatanganan kontrak harus di awal-awal," ucapnya. "Kalau diingat, dulu-dulu menumpuk, kebut-kebutan di November, Desember."

Dengan waktu yang lebih longgar karena kontrak dilakukan pada awal tahun, Jokowi berharap hal itu mempengaruhi kualitas hasil akhir pekerjaan. Dia mencontohkan konstruksi yang dilakukan saat hujan deras pada akhir tahun. "Bagaimana kualitas mau baik? Akhir Desember harus selesai. Mulai kebut-kebutan pada Oktober. Apa kualitasnya akan baik?" ujarnya.

Hari ini Kementerian Perhubungan meneken kontrak 12 paket kegiatan strategis tahun anggaran 2016 senilai Rp 2,07 triliun. Pada akhir bulan ini, diharapkan Rp 14,24 triliun dari total 273 paket juga tertandatangani.

Dua belas paket tersebut terdiri atas 2 kegiatan di subsektor perhubungan darat, 4 kegiatan di subsektor perhubungan laut, 3 kegiatan di subsektor perhubungan udara, 2 kegiatan di subsektor perhubungan perkeretaapian, dan 1 kegiatan di pengembangan sumber daya manusia.

Penandatanganan 12 kontrak ini untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan strategis, yakni proyek-proyek yang menjadi prioritas nasional, kontrak tahun jamak, subsidi, pengerukan, kegiatan hibah, dan pinjaman luar negeri.

ALI HIDAYAT