TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo mengatakan kereta cepat Jakarta - Bandung akan terintegrasi dengan Light Rail Transit (LRT) untuk Bandung Raya dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Integrasi ini penting mengingat penduduk kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) sekitar 28 juta dan Bandung Raya 8 juta.

Saat ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menerbitkan izin trase. Yang paling penting saat ini menunggu hasil amdal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jika hasil amdal selesai, baru izin pembangunan dapat diproses. "Jadi nanti ada sinkronisasi dengan trase kereta api cepat dan juga LRT yang dibangun di Jabodetabek," kata Jonan di kantor Presiden, Jumat, 15 Januari 2016.

Kecuali izin analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin pembangunan, Kementerian Perhubungan sudah menyelesaikan berbagai izin. Jika izin pembangunan keluar tanggal 20 Januari 2016, maka groundbreaking dapat dilakukan sesuai target, 21 Januari 2016. Rencananya pencanangan batu pertama akan dilakukan di jalur kereta cepat di KM 95.

"Kalau kereta cepat terintegrasi dengan LRT dan MRT, termasuk untuk MRT di Barat, Timur, mudah-mudahan penyelesaian persoalan transportasi di Jakarta, Bandung dan sekitarnya bisa teratasi," kata Pramono Anung.

Kereta cepat juga interkoneksi dengan jaringan LRT Bandung Raya. Dalam integrasi ini Jonan akan mengatur jalur-jalur dan interkoneksinya, termasuk untuk perpindahan penumpang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung adanya rencana jalur interkoneksi ini. Tahun ini dia berencana untuk menyelesaikan sistem MRT di sekitar DKI Jakarta dan menjadikan harga Rp 3.500 untuk tiket Trans Jabodetabek seperti tiket Trans Jakarta. "Jadi ini akan membuat orang lebih hemat dan melepaskan motor," katanya.

Bahkan jika warga Bekasi, Depok dan Jakarta mendaftarkan pembayaran gajinya ke Bank DKI, Ahok akan menggratiskan tiket Trans Jakarta. "Setiap hari tidak perlu bayar, ini namanya bisnis. Kami siapkan PSO (Public Service Obligation) ada Rp1,8 triliun."

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan Presiden memutuskan LRT tidak hanya dibangun di kota Bandung, namun untuk Bandung Raya. Bandung Raya ini meliputi kota Bandung, kabupaten Bandung, kabupaten Bandung Barat, kota Cimahi, dan kabupaten Sumedang.

Karena penduduknya kawasan tersebut sekitar 8-9 juta orang, Aher menilai daerah itu layak menjadi kawasan transportasi terpadu yang terkoneksi dengan kereta cepat LRT. "Asalnya pada ratas lalu baru disepakati hanya untuk kota Bandung. Tapi urusan transportasi publik jangan tanggung-tanggung," kata dia. Untuk itu peraturan presiden nantinya tidak hanya LRT memayungi kota Bandung namun untuk lima kabupaten.

ALI HIDAYAT