TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan percepatan penyerapan belanja pemerintah guna memulihkan kepercayaan dunia bisnis dalam melaksanakan usahanya.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Hadi Prasetyo mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) setidaknnya harus bisa merealisasikan penyerapan anggaran belanja 5% - 10% selama tiga bulan pertama tahun ini.

“Kami harapkan penyerapan anggaran pemerintah bisa mencapai 5% sampai 10% dari target yang seharusnya 20% selama triwulan pertama,” tuturnya Kamis (14 Januari 2016).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan anggaran pendapatan senilai Rp22,2 triliun sedangkan belanja daerah Rp23,05 triliun. Belanja pemerintah yang akan difokuskan ialah ke sektor infrastruktur seperti jalan, pengairan, bendungan, dan lain-lain.

Salah satu proyek jalan yang tengah bergulir di Jawa Timur adalah Jalan Lintas Selatan (JLS) sepanjang 673 kilometer. Sejauh ini yang terealisasi baru 553 kilometer, dan yang belum tergarap sepanjang sekitar 120 kilometer lagi.

Untuk bendungan, Jatim perlu membereskan sekitar 194 bendungan dari 913 bendungan yang ada di berbagai penjuru provinsi. Program lain yang dimiliki pemprov adalah beda rumah terhadap 234.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang sudah dikerjakan 101.000 RTLH.

Percepatan realisasi proyek pemerintah dapat melahirkan kepercayaan dunia usaha. Melalui pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, perekonomian suatu daerah menjadi lebih bergeliat. Misalnya, proyek infrastruktur jalan dapat memperlancar dan menekan biaya distribusi barang.

Adapun salah satu daerah yang melakukan percepatan penyerapan anggaran contohnya Kabupaten Malang. Total APBD daerah ini sejumlah Rp3 triliun. Pada bulan ini, Januari 2015, sudah mulai diserap sekitar Rp150 miliar.

“Beberapa proyek besar sudah dimulai. Ini lebih baik karena dibandingkan dengan tahun lalu penyerapan baru dimulai April,” ujar Hadi.

Percepatan penyerapan anggaran sejalan dengan amanat presiden guna memacu pertumbuhan ekonomi. Hadi menyatakan tatkala pemerintah bisa memacunya sejak triwulan pertama bisa menggerakkan dunia usaha untuk menanamkan kapitalnya lebih banyak pula.

Pemprov Jatim selama tiga tahun terakhir mencatat ada terdapat Rp128 triliun izin prinsip yang sudah pasti. Tapi selama 2015 yang terealisasi baru Rp11 triliun. “Kendalanya bukan di pemerintah, tapi memang dari sisi investor yang menunda atau reschedule,” ujar Hadi.

Sementara itu, pelaku bisnis menyanksikan percepatan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah bisa membawa angin segar bagi usaha mereka. Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Heribertus Gunawan saat ditemui Bisnis.com, di Surabaya.

“Yang memengaruhi trust pebisnis itu bukan semata seberapa giat pemerintah melaksanakan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Adapun faktor-faktor krusial yang lebih memengaruhi geliat bisnis, imbuhnya, adalah stabilnya inflasi, suku bunga rendah, kepastian hukum, kemudahan perizinan dan kestabilan politik. Apabila ini tidak terpenuhi, pembangunan infrastruktur tak banyak berarti.

BISNIS.COM