Tangani 10 Ribu Kasus, Bea Cukai Selamatkan Rp 3,7 Triliun

Jumat, 8 Januari 2016 23:17 WIB

Seorang calon pembeli melihat pakaian bekas impor yang dijual pedagang kaki lima di ruas jalan depan Avava Plaza, Kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, 25 April 2015. Larangan ini karena dikhawatirkan terdapat jamur dan bakteri pada pakaian bekas impor. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang 2015 lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC) menangani 10.009 kasus yang terkait dengan kepabeanan. Jumlah itu meningkat 50,7 persen dari 2014 yang sebanyak 6.640 kasus.

"Total potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari kasus-kasus yang kami tangani mencapai Rp 3,7 triliun," kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Harry Mulya di sela paparan kinerja Direktorat Bea Cukai di kantor pusat Bea Cukai, di Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat, 8 Januari 2016.

Nilai potensi kerugian itu, dia menambahkan, turut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang kurang dari Rp 600 miliar. "Ini berkat peningkatan intensitas pengawasan di pintu-pintu masuk dan keluar seperti bandar udara dan pelabuhan."

Salah satu kasus yang paling menonjol pada 2015 lalu adalah penanganan impor baju bekas dan sembako. Jumlahnya meningkat 65,9 persen dari 423 kasus pada 2014 menjadi 702 kasus pada 2015. "Dampaknya positif buat industri dalam negeri."

Harry mengatakan, kasus penyelundupan baju bekas ke dalam negeri pada 2015 mencapai 563 kasus. Modusnya, dia menambahkan masih sama, yakni pengiriman lewat kapal laut ke pelabuhan-pelabuhan kecil di Pantai Timur Sumatera dan Sulawesi. Total ada 2.300 ball pakaian bekas asal Malaysia senilai Rp 9,3 miliar yang disita petugas DBC.

Kasus lain yang menonjol adalah penyelundupan narkoba. Pada tahu lalu, DBC menggagalkan penyelundupan 699 kg narkoba mayoritas berjenis sabu. Jumlah itu naik 2 kali lipat dari 2014 yang hanya 316 kg. Namun, jumlah kasus narkoba tahun lalu menurun menjadi 176 kasus dari 216 kasus pada 2014.

Sama seperti pakaian bekas, Harry menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba yang ditangani DBC kebanyakan terjadi di wilayah perairan. "Ini didukung penambahan jumlah armada kapal patroli kami yang mencapai 189 unit."

Yang menarik, jumlah kasus tertinggi pada 2015 lalu adalah soal obat-obatan dan bahan kimia. Sepanjang 2015 ada 1.592 kasus masuknya obat-obatan dari luar negeri. Pada 2014, jumlah kasus serupa hanya 441 kasus.

Harry mengatakan, kasus terkait obat-obatan ini paling sering terjadi di bandar udara. Bentuknya, berupa penyitaan obat-obatan yang belum disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibawa warga negara asing masuk ke Indonesia. "Bukan penyelundupan dalam jumlah besar."

Peningkatan kasus juga terjadi pada rokok dan minuman beralkohol (minol). Pada 2014 kasus rokok dan minol ilegal sebanyak 1.531 kasus. Namun tahun lalu jumlahnya naik jadi 2.199 kasus. "Ini yang paling besar potensi kerugiannya."

Menurut Harry, akibat kenaikan cukai rokok dan pembatasan minol, penyelundupan dua produk ini memang meningkat. "Kami meningkatkan pengawasan bukan hanya di hulunya, tapi sampai ke hilir."

PRAGA UTAMA

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

3 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

4 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

25 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

36 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

45 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

48 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

52 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

54 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

55 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya