Riau, Lokasi Potensial Pembangunan Pembangkit Listrik Surya

Reporter

Editor

Saroh mutaya

Selasa, 22 Desember 2015 23:00 WIB

Seorang pekerja tengah membersihkan puluhan panel tenaga surya. Instalasi ini merupakan pembangkit listrik yang paling ramah lingkungan. Karena tidak ada satupun emisi gas yang terbuang. Abingdon, Inggris, 29 Juli 2015. Peter MacDiarmid / Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangkit listrik tenaga surya dipandang sangat potensial dibangun di Provinsi Riau karena memiliki radisasi panas yang cukup untuk bisa menghasilkan listrik.

"Riau punya potensi tropis khatulistiwa, karena memiliki radiasi matahari 4,8 kwh/m2 dalam satu hari. Lebih dari negara maju seperti Jerman telah menggunakan PLTS yang hanya 2,4 kwh pwe meter persegi," kata Kepala Pusat Studi Energi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Kunaifi, di Pekanbaru, Selasa, 22 Desember 2015.

Dia menjelaskan, untuk skala besar yakni pembangkit, untuk 1 MegaWatt (1.000.000 Watt) listrik dibutuhkan lahan sekitar 1,2 Hektare. Tempat tersebut akan digunakan untuk infrastruktur PLTS, di antaranya panel-panel surya dan peralatan elektronik untuk menyambungkan ke transmisi PLN.

Untuk itu, dia mengaku telah mengusulkan pembuatannya di dua daerah di Riau yakni di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Di Inhil direncanakan PLTS dengan daya listrik 3 MW dan di Inhu 2 MW. Dia juga sudah menemukan investor untuk ke dua daerah itu dari Malaysia dan Jepang.

Namun ternyata izinnya sangat sulit dan juga negosiasi dengan PLN yang direncanakan akan membeli daya listrik seharga 25 sen dolar Amerika Serikat per kWh belum ada titik temu. Akibat tidak mudahnya mengurus itu, akhirnya investor lesu dan karena harus berpacu dengan waktu, investasi gagal dilaksanakan.

Tidak hanya itu, PLTS juga bisa dibuat pada setiap rumah. Dengan radiasi 4,8 kWh/m2 itu bisa memenuhi kebutuhan rata-rata rumah yang berkisar 5-6 kWh per hari.



Namun masalahnya saat penggunaan kecil dan daya berlebih, tentunya PLN harus bersedia juga membayar kepada rumah tersebut. Jadi membutuhkan suatu regulasi juga.

Ke depan dia berharap ada solusi yakni dengan pangkalnya harus dari pemerintah dengan mengeluarkan regulasi. Saat ini memang Indonesia mempunyai kebijakan disersivikasi energi, tapi itu digabung antara energi baru dengan terbarukan.

"Itu seharusnya dipisahkan agar lebih leluasa lagi. Pemerintah harus sediakan regulasi karena di negara maju pun bisa diterapkan disersifikasi energi juga bermula dari regulasi," ujarnya.

ANTARA

Berita terkait

BNPT Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital

3 hari lalu

BNPT Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital

BNPT menggencarkan asesmen dan sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme setelah melakukan serangkaian asesmen venue pendukung acara Word Water Forum Ke-10.

Baca Selengkapnya

Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

26 hari lalu

Rusia Tuduh Ukraina Serang Pembangkit Nuklir Zaporizhzhia Pakai Drone Kamikaze

Rusia menuduh Ukraina menyerang pembangkit listrik bertenaga nuklir Zaporizhzhia.

Baca Selengkapnya

Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

56 hari lalu

Bangun Pembangkit hingga Suplai Material, Walhi Prediksi Lingkungan Sekitar IKN Tambah Rusak

Walhi memprediksi kerusakan lingkungan di sekitar IKN akan semakin parah buntut banyak proyek seperti pembangkit listrik hingga suplai material.

Baca Selengkapnya

Kembangkan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan, Pertamina NRE Gandeng Hitachi Energy

23 Januari 2024

Kembangkan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan, Pertamina NRE Gandeng Hitachi Energy

Pertamina NRE bekerja sama dengan Hitachi Energy mengembangkan inovasi konservasi energi dan sistem ketenagalistrikan yang ramah lingkungan.

Baca Selengkapnya

Bauran Energi Terbarukan Rendah, IESR Dorong PLTS dan Minta Komitmen Politik

17 Januari 2024

Bauran Energi Terbarukan Rendah, IESR Dorong PLTS dan Minta Komitmen Politik

Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan pemerintah mesti bisa memanfaatkan sisa waktu dua tahun mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen.

Baca Selengkapnya

Sumitomo dan Jawa Barat Sepakati Groundbreaking TPPAS Legoknangka Semester I 2024

20 Desember 2023

Sumitomo dan Jawa Barat Sepakati Groundbreaking TPPAS Legoknangka Semester I 2024

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Sumitomo Corporation, serta PLN menandatangani nota kesepahaman pembangunan TPPAS Legoknangka di sela KTT ASEAN-Jepang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tak Hilangkan Batu Bara dalam Waktu Dekat Meski Targetkan NZE, Begini Penjelasan Kementerian ESDM

1 Desember 2023

Pemerintah Tak Hilangkan Batu Bara dalam Waktu Dekat Meski Targetkan NZE, Begini Penjelasan Kementerian ESDM

Batu bara yang tidak dipakai untuk bahan baku pembangkit bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang sudah diolah dan lebih hijau melalui proses hilirisasi.

Baca Selengkapnya

PLN Resmikan 21 Green Hydrogen Plants: Terbanyak di Asia Tenggara

21 November 2023

PLN Resmikan 21 Green Hydrogen Plants: Terbanyak di Asia Tenggara

PT PLN (Persero) meresmikan 21 unit Green Hydrogen Plant (GHP) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Berharap PLTS Cirata Bisa Menarik Investor Lirik Proyek EBT di RI

16 November 2023

Pemerintah Berharap PLTS Cirata Bisa Menarik Investor Lirik Proyek EBT di RI

M. Pradana Indraputra menilai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata memacu pertumbuhan ekosistem investasi hijau di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dirut PLN: 75 Persen Penambahan Kapasitas Pembangkit Berbasis Energi Terbarukan

14 November 2023

Dirut PLN: 75 Persen Penambahan Kapasitas Pembangkit Berbasis Energi Terbarukan

Dirut PLN menyebut, dalam RUPTL yang sedang disusun, 75 persen penambahan kapasitas pembangkit yaitu berbasis pada energi baru terbarukan.

Baca Selengkapnya