TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebagai role model (teladan) kementerian/lembaga yang mampu mengubah paradigma penggunaan anggaran menjadi semakin efektif, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 8 Desember 2015, setelah Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi.
Pramono mengatakan Presiden menjadikan KKP sebagai role model karena kementerian itu dinilai telah berhasil mengubah paradigma internal kementerian.
"Karena KKP telah berhasil mengubah paradigma di dalam kementeriannya yang dulu belanja modal, barang, dan pegawai itu dalam persentase yang hampir sama. Di KKP, setelah berhasil, belanja modal dan barang itu 80 persen, sedangkan belanja pegawai hanya 20 persen," katanya.
Dengan begitu, kata dia, kontribusi kepada para stakeholder-nya menjadi lebih besar.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada kementerian/lembaga untuk menyempurnakan dan/atau melakukan perubahan nomenklatur.
"Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan yang dimaknai menimbulkan persepsi yang bisa bermacam-macam untuk dihilangkan. Sebagai contoh, apa yang dilakukan Menteri Kelautan akan menjadi model di tempat lain sehingga betul-betul nomenklatur itu langsung pada substansinya," katanya.
Hal yang paling ditegaskan, kata dia, Presiden meminta agar anggaran digunakan secara produktif dan tidak ada lagi anggaran ganda.
Presiden juga menekankan ke depan visi Indonesia adalah visi kompetisi. Untuk itu, hal yang berkaitan dengan subsidi, proteksi, perlindungan akan dikurangi secara bertahap.
"Termasuk kepada BUMN-BUMN yang selama ini mendapatkan proteksi atau perlindungan, salah satunya di bidang farmasi karena harga farmasi kita sangat mahal. Hal ini menimbulkan dampak atau kerugian di masyarakat karena harga obat-obat yang tinggi," katanya.
Presiden telah meminta kepada seluruh kementerian untuk mempersiapkan diri karena struktur APBN atau pola pembangunan ke depan akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.
"Lebih pada orientasi dibandingkan dengan prosedur. Tidak lagi secara business as usual yang berulang kali disampaikan oleh Presiden. Tapi lebih pada apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi," katanya.
