Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo memasang lencana jabatan Walokota Solo kepada FX Hadi Rudyatmo di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Surakarta, Jateng, Jumat (19/10). ANTARA/Andika Betha
TEMPO.CO, Solo - Penjabat Wali Kota Surakarta Budi Suharto melarang jajaran pejabat di bawahnya untuk ke luar kota dalam sebulan terakhir. Alasannya, mereka harus bekerja keras menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun.
Menurut Budi, pada Desember 2015 ini dia telah menetapkan status anggaran di level siaga. "Serapan anggaran masih sangat rendah," katanya, Rabu, 2 Desember 2015. Di awal Desember ini, serapan anggaran masih berada di angka 64 persen dari total anggaran.
Kondisi tersebut membuat Budi harus memastikan bahwa jajarannya tengah bekerja keras menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan. "Saya sudah menyampaikan larangan bagi para pejabat untuk ke luar kota," katanya. Larangan itu dia sampaikan dalam rapat bersama para kepala dinas, badan, dan bagian.
Dia yakin tidak ada pejabat di bawahnya yang merasa keberatan dengan larangan tersebut. "Ini menjadi sebuah konsekuensi bagi para pegawai yang notabene adalah pelayan masyarakat," katanya.
Budi mengatakan, pihaknya telah menetapkan status waspada sejak awal November kemarin. Pada level waspada, mereka mengebut sejumlah kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya.
Pada Desember ini, Budi menaikkan status anggaran dari waspada menjadi siaga. Di level siaga ini mereka memilih membatalkan semua kegiatan yang belum dimulai pelaksanaannya. "Yang belum dimulai akan kami tinggal," katanya.
Bukan hanya serapan anggaran, melainkan penerimaan pendapatan asli daerah hingga awal Desember ini juga masih jauh dari target. "Saat ini penerimaan baru 74 persen," kata Budi. Tahun ini, dia menargetkan memperoleh pendapatan asli daerah sebesar Rp 367 miliar.
Budi menyebut ada tiga dinas yang serapan anggarannya tergolong sangat rendah. Sayangnya, dia enggan menyebut nama dinas-dinas tersebut. "Yang pasti mereka mendapat pengawasan paling ketat."
Secara terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Surakarta, Heri Purwoko, mengaku tidak keberatan dengan larangan tersebut. Apalagi, larangan itu tidak berlaku hingga akhir tahun. "Tutup buku anggaran akan berlangsung pada 18 Desember," katanya. Hal itu membuat para pegawai yang beragama Nasrani masih tetap bisa berlibur pada Hari Natal. "Sebelum berlibur kami berjanji akan terus bekerja menyelesaikan semua tanggung jawab," katanya.
