Pejabat Tertinggi Mundur, Ditjen Pajak Tak Terpengaruh  

Kamis, 3 Desember 2015 13:11 WIB

Sigit Priadi Pramudito. pajak.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - Mundurnya Sigit Priadi Pramudito dari jabatan Direktur Jenderal Pajak dinilai tidak akan mempengaruhi pola kerja di lembaga tersebut. Pasalnya, pola kerja Ditjen Pajak sudah baik dan sistematis. “Saya kira tidak akan berpengaruh,” ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, ketika dihubungi, Kamis, 3 Desember 2015.

Prastowo berharap dengan adanya pejabat pajak yang baru menggantikan Sigit Priadi, mampu meningkatkan perolehan pajak dengan terobosan dan pemikiran yang lebih segar. Meski target pendapatan pajak pemerintah pada 2015 dinilai terlalu ambisius, ia memperkirakan pelaksana tugas Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteadi, bisa mengoptimalkan realisasi pajak hingga akhir tahun ini.

Dalam hitungannya, Prastowo memperkirakan hanya sekitar 80 persen target pajak hingga akhir tahun. Terlebih lagi dengan belum rampungnya pembahasan soal kebijakan pengampunan pajak di parlemen. “(Pemberlakuan) Tax Amnesty baru bisa tahun depan. Tidak mungkin bisa terkejar pembahasannya tahun ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prastowo mengatakan apabila target pajak tidak tercapai hingga akhir tahun, pemerintah tidak lagi bisa menutup kekurangan penerimaan negara dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 (APBNP 2015). Ia menyebutkan, yang bisa dilakukan adalah menambah utang atau melakukan efisiensi belanja negara. “Supaya defisitnya tidak melebih 3 persen. Ambil utang multilateral dan belanja dikurangi.”

Selasa, 1 Desember 2015, Sigit Priadi mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya Direktur Jenderal Pajak. Salah satunya karena tak berhasil memimpin Ditjen Pajak mencapai target.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pesimistis bisa mengejar pajak Rp 400 triliun dalam sisa waktu satu bulan. Yang pasti, pemerintah sudah meramalkan shortfall atau selisih dari target pajak mencapai Rp 150 triliun.

Untuk mencapai target itu, Ditjen Pajak harus mengumpulkan minimal Rp 1.099 triliun. Sigit menghitung, penerimaan pajak hanya 80-82 persen pada akhir 2015 ini. Hingga 22 November 2015, realisasi pajak sekitar Rp 828,93 triliun, atau baru 64 persen dari total target yang terpancang pada APBNP 2015 sebesar Rp 1.294 triliun.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

23 jam lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

1 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

2 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

3 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

5 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

7 hari lalu

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

9 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

9 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

10 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

11 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya