TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 mencapai 5,0 persen. Indef memberikan 10 persoalan yang perlu pemerintah perhatikan guna memperbaiki ekonomi 2016 mendatang.

Pertama, risiko ketidakpastian ekonomi global. Dengan indikasi perlambatan ekonomi Cina yang akan terus berlanjut, perlu adanya reorientasi pasar ekspor khususnya sektor komoditas. Selain itu, spekulasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang dapat mengguncang nilai tukar. Begitu pula penurunan harga komoditas sehingga perlu dilakukan hilirisasi industri dan pengembangan pasar nontradisional negara tujuan ekspor.

"Kita masih sangat bergantung pada harga komoditas," kata Enny Sri Hartati dalam seminar proyeksi ekonomi Indonesia 2016 di Jakarta, Kamis, 25 November 2015.

Kedua, stabilitas perekonomian yang semu dan lonjakan harga saham. Menurut Indef, inflasi rendah Januari-Oktober 2015 bukan berita bagus karena daya beli masyarakat yang anjlok. Begitu pula tingginya inflasi bahan makanan yang Agustus 2015 lalu mencapai 9,26 persen (yoy). Enny menuturkan, kuncinya ialah mengendalikan lima aspek komoditas, yakni beras, daging, bawang merah, cabai, dan telur.

Ketiga, rendahnya daya beli masyarakat. Tingginya inflasi bahan makan tersebut berefek pada rendahnya konsumsi rumah tangga.

Keempat, menurunnya produktivitas nasional. Indef memaparkan, meski pertumbuhan ekonomi di Indonesia 4,7 persen, pertumbuhan sektor tradable tidak berkembang dan kurang berkontribusi menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sektor jasa yang tumbuh tinggi.

Selain itu, realisasi investasi hanya tumbuh 4,23 persen dari pembentukan modal domestik bruto (PMTB) akibat realisasi kredit yang melambat, serta infrastruktur dasar yang tidak tersedia.

Kelima, shortfall pajak dan mandulnya stimulus fiskal. Menurut Enny, masalah klasik pemerintah belum terselesaikan terkait dengan lemahnya penerimaan pajak ditambah penyerapan belanja yang lambat.

Keenam, meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Menurut Enny, lemahnya sektor manufaktur dan pertambangan berdampak pada tingginya pengangguran.

Ketujuh, ketergantungan pada ekspor komoditas.

Kedelapan, efektivitas paket kebijakan fiskal dan moneter. Enny menuturkan, progress, laporan, dan follow up paket tersebut tidak jelas. Selain itu, pemerintah perlu menurunkan suku bunga Bank Indonesia sehingga berdampak pada bunga kredit dan meningkatkan kemampuan untuk membayar bagi masyarakat.

Kesembilan, tantangan masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut Indef, pemerintah perlu meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, dan berbenah agar mampu menarik investasi asing.

Kesepuluh, tantangan liberalisasi ekonomi. Pemerintah dinilai perlu meninjau rencana untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP). Sebab, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara TPP akan melebar. Hal ini akan membuat defisit perdagangan Indonesia mencapai US$ 180 juta. Begitu pula klausul dalam TPP yang dinilai bertentangan dengan undang-undang serta program nawacita Presiden Joko Widodo.

Lewat 10 tantangan tersebut, Indef juga memprediksi nilai tukar rupiah berada di Rp 14 ribu per dolar AS. Defisit transaksi berjalan berada di 1,8 persen dari PDB. Inflasi ada di tingkat 5,0 persen, pengangguran sebesar 6,1 persen, serta kemiskinan di 11,1 persen.

AHMAD FAIZ IBNU SANI