TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan sedang menggodok skema bisnis stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang menarik bagi investor. Tujuannya, memperluas pembangunan SPBG selain daerah yang marak saat ini, yakni Jawa Timur dan DKI Jakarta.

"Sebenarnya minat badan usaha membangun SPBG cukup besar. Namun, lantaran marginnya kurang, hanya beberapa saja yang bersedia membangunnya," kata Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmadja pada Kamis, 26 November 2015.

Salah satu alternatif yang sedang dikaji adalah menaikkan margin atau internal rate return (IRR). IRR bisnis SPBG saat ini pada angka 8 persen masih terlalu rendah dibanding investasinya sebesar US$ 5 juta.

Salah satu skema menaikkan IRR adalah mengurangi besaran investasi SPBG. Wiratmadja menuturkan alternatif pengurangan paling memungkinkan berada pada aspek pengadaan lahan.

Nantinya, investor swasta diberi kemudahan dengan bekerja sama dengan pemerintah kota atau badan usaha milik daerah untuk membangun SPBG. BUMD diminta menyediakan lahan, sehingga investor hanya perlu mendanai pembangunan fasilitas.

"Seperti yang terjadi di Kota Prabumulih. Pemerintah kotanya bersedia menyediakan lahan, sehingga investor atau badan usaha swasta hanya pembangunannya. Jadi cost-nya akan turun," ucap Wiratmadja.

Kementerian juga memasukkan kenaikan harga gas sebagai opsi skema baru. Namun pilihan tersebut menjadi yang terakhir karena kenaikan harga bisa menjadi disinsentif kebijakan gas di Tanah Air. Saat ini gas masih dihargai Rp 3.100 per liter.

Kementerian ESDM menaksir kebutuhan gas bagi kendaraan sebesar 47,2 MMSCFD. Jumlah ini masih terbilang kecil, yakni 0,49 persen dari total kebutuhan gas domestik sebesar 9.613 MMSCFD pada tahun ini. Namun Wiratmadja percaya diri, jika pembangunan SPBG lancar, konsumsi gas untuk transportasi bakal meningkat.

Pemerintah menargetkan, hingga 2019, 300 SPBU dapat terbangun, termasuk mother refueling unit, mother station, dan daughter station.

ROBBY IRFANY