INFO BISNIS - Industri e-commerce di Indonesia diharapkan tidak hanya mendukung perekonomian tapi juga menjadi tulang punggung Indonesia di era digital ekonomi. “Indonesia bisa jadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Ini mimpi yang realistis dan bisa diwujudkan bersama,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.

Data Ernst & Young menunjukkan pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di Indonesia meningkat 40% per tahun. Dengan sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna smartphone. Pada akhir 2014 saja, nilai bisnis e-commerce Indonesia mencapai USD 12 miliar. Akhir 2015 ini nilai bisnisnya diprediksi sekitar USD 18 miliar.

Pada 2020, volume bisnis e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai USD 130 miliar dengan angka pertumbuhan per tahun sekitar 50%. Pemerintah ingin menempatkan Indonesia sebagai Negara Digital Economy terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Untuk mencapai target, pemerintah akan meluncurkan e-Commerce Roadmap dan target 1.000 technopreneurs baru pada 2020 dengan valuasi bisnis USD 10 miliar.

Sejak akhir 2014, segenap instansi pemerintah bekerja sama menyiapkan ekosistem yang baik untuk mengembangkan industri e-commerce lokal di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo dan beberapa kementerian/lembaga dan asosiasi terkait. Juga didukung konsultan kaliber dunia, Ernst & Young, yang bekerja secara pro bono dengan tenaga ahli multi disiplin di regional dan global.

Hasilnya, draft Indonesia e-Commerce Roadmap masuk tahap finalisasi di kabinet. Diharapkan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat melakukan Rapat Terbatas untuk memberikan arahan dimulainya pelaksanaan inisiatif-inisiatif solusi terkait isu-isu seputar e-commerce untuk mendukung dan mendorong potensi pertumbuhan e-commerce Indonesia.

Berdasarkan analisis, ada enam isu penghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia, yaitu pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, logistik, lalu edukasi dan sumber daya manusia. Isu-isu ini harus dikerjakan bersama dengan lembaga terkait agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan sinkron.

Adapun kementerian dan lembaga-lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Pos Indonesia, ASPERINDO, IdEA, dan lainnya.

Pemerintah juga merumuskan prinsip-prinsip utama pengembangan e-commerce lewat aksi afirmatif dengan poin utama pelaku bisnis e-commerce lokal terutama pelaku bisnis pemula dan UKM mendapatkan perlindungan yang layak serta menjadi prioritas utama.

Di lapangan, pemerintah akan memberikan stimulus kepada para pelaku e-commerce mulai dari level pemula, UKM, hingga established business. Pemerintah juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, pihak swasta, media, maupun organisasi non-profit untuk mengkampanyekan e-commerce menjadi sebuah gerakan nasional.

Kampanye serta gerakan yang akan diadakan antara lain Hari Belanja Online Nasional, workshop, program inkubator dan mentoring untuk para pelaku bisnis pemula, serta e-Commerce Center di setiap kota/kabupaten. Untuk menumbuhkan technopreneurs baru, pemerintah melangkah dengan menggandeng mentor-mentor technopreneurs terkemuka, data center, technopark, serta memberikan pendanaan. (*)