Menteri ESDM Sudirman Said, menanggapi pertanyaan wartawan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, 13 November 2015. Kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini terjadi pada tahun anggaran 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Sudirman Said mengatakan bahwa audit forensik terhadap Pertamina Enegy Trading Ltd membuktikan bahwa praktek mafia migas memang terjadi. Selama ini, dia menganggap bahwa dugaan adanya mafia migas hanya jadi perbincangan dan rumor di masyarakat.
"Ini pembuktian karena ada dokumen yang dihasilkan dengan metode profesional yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Sudirman, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 13 November 2015. Menurutnya, tabir mafia akan semakin jelas terbuka jika nanti audit Petral dijelaskan secara detail.
Hasil audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menyebutkan terjadi anomali dalam pengadaan minyak pada 2012-2014. Berdasarkan temuan lembaga auditor KordhaMentha, jaringan mafia minyak dan gas (migas) telah menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun selama tiga tahun.
Sudirman sebelumnya bahkan menuding ada beberapa perusahaan yang memasok minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui Petral pada periode tersebut. Namun, setelah diaudit, semua pemasok tersebut berafiliasi pada satu badan yang sama. Badan itu menguasai kontrak US$ 6 miliar per tahun atau sekitar 15 persen dari rata-rata impor minyak tahunan senilai US$ 40 miliar.
Hari ini, Sudirman mengaku secara khusus melaporkan hasil audit Petral kepada Presiden Joko Widodo. Menanggapi laporan itu, Jokowi menurutnya konsisten untuk memperbaiki internal pertamina. Bahkan, jika nantinya ada potensi pelanggaran hukum, Jokowi meminta agar kasusnya dibawa ke ranah hukum.
Dia juga mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara serta Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kami akan sampaikan informasinya dan biarkan KPK melakukan analisis dan kajian. Kalau memang dianggap melanggar hukum, mereka pasti akan lakukan penindakan."
Menurutnya, hingga saat ini belum ada taksiran kerugian dari audit forensik Petral. Sebab, dalam audit itu tak dimasukkan berapa kerugian negara. Nilai kerugian negara baru akan diketahui saat laporan masuk ke KPK.
Jokowi, kata dia, juga meminta ada perbaikan manajemen di tubuh Pertamina. Salah satunya adalah dengan melikuidasi Petral dan mengalihkan tugasnya pada ISC. Perbaikan lain adalah dengan mencopot orang-orang yang dianggap bermasalah.
Perbaikan tak cuma dibebankan pada Pertamina, pemerintah juga akan memfasilitasi dengan mengusahakan pembelian langsung. Saat melakukan kunjungan ke berbagai Timur Tengah, Sudirman mengaku terus menjajaki kerjasama dengan para negara produsen minyak. Tujuannya agar Indonesia bisa melakukan pembelian langsung dari negara itu. "Kami juga aktif di OPEC, tujuannya agar pembelian bisa dilakukan tanpa perantara."
