TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono mengatakan ada sejumlah masalah dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei Sumatera Utara. Masalah utamanya terkait pembangunan infrastruktur.

"Sudah dikoordinasikan agar masalah-masalah di lapangan bisa diatasi segera mulai dari listrik, gas, kemudian jalan dan pelabuhan," kata Imam seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu 11 November 2015.

Dengan koordinasi bersama sejumlah instansi terkait, Imam berharap pembangunan di Sei Mangkei segera rampung. Musababnya, banyak investor yang siap berinvestasi. "Harus secepatnya karena investor sudah mengantri. Tapi road, rail, runway, dan port itu belum siap."

Imam menjelaskan Sei Mangkei akan menjadi salah satu lokasi zona hijau ekonomi atau green economy zone. Kawasan tersebut nantinya akan disebut palm oil industrial zone. "Ini sebagai kerja sama antara Indonesia dan Malaysia," Imam berujar.

Selain Sei Mangkei permasalahan juga terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus di Bitung, Sulawesi Utara. Kendala utamanya adalah pembebasan lahan. Menurut Imam, masih banyak rumah liar yang berada di kawasan seluas 92,6 hektare itu. "Mau mengukur untuk didetailkan tapi sudah bawa-bawa golok."

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Bitung juga memiliki masalah dalam ketersediaan listrik dan akses transportasi. "Jadi kalau di Sulawesi Utara itu jelas sekali. Listrik sudah bertahun-tahun, sudah terkenal di Manado, Sulawesi Utara, tiap hari, tiap minggu padam listrik," katanya di Istana Negara Jakarta, Senin lalu.

Kemudian, kata Lembong, pola pelayaran KEK bidang perikanan, industri kelapa, dan dukungan logistik itu juga mengalami kendala. "Untuk KEK kan transportasi harus jalan, untuk barang masuk, untuk barang keluar jadi bahan baku harus bisa masuk, dan produk harus bisa keluar, itu ditentukan pelayaran, jadi pelayarannya ke mana saja."

SINGGIH SOARES