Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menyampaikan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 15 Oktober 2015. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Azis Subekti mengatakan tidak ada yang baru dari paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk merespons perlambatan ekonomi. Menurut dia, paket deregulasi Jokowi merupakan kebijakan lama yang dibungkus baru. "Kesan pencitraan masih tetap kuat. Apalagi paket kebijakan ekonomi yang ada itu miskin implementasi dan eksekusi di lapangannya menemui banyak kendala," katanya dalam siaran pers pada Rabu, 4 November 2015.
Seperti diketahui, pemerintah Presiden Joko Widodo telah lima kali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Awalnya, lima paket kebijakan tersebut diyakini pemerintah dapat mempercepat laju mesin ekonomi Indonesia yang sedang lesu dan menurunkan daya beli masyarakat. Namun, menurut Azis, kebijakan tersebut menjadi susah diimplementasikan karena ada kesan buru-buru dan sering bertubrukan dengan payung hukum.
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, misalnya, yang memfokuskan daya saing industri dengan melakukan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan adanya kepastian usaha. Menurut Azis, hal itu tidak bisa diharapkan mampu menstimulasi akselerasi laju mesin ekonomi, apalagi bila pencapaiannya dalam jangka pendek.
"Kami bisa mengerti bahwa pemerintah inginnya semua serba cepat. Itulah yang justru menjadi masalah,” kata Azis. Menurut dia, eksekusi paket kebijakan masih banyak. Implementasi kebijakan sulit dilakukan bila nanti terkait dengan pengendalian dan pengawasan di lapangan, apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum. Hal itu perlu dipikirkan jalan keluarnya, dengan payung hukum yang jelas.
Azis menambahkan, agar paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah bisa dicapai, perlu adanya pembenahan mindset dan budaya kerja birokrasi yang sudah bertahun-tahun bermain aman dan seakan tak mau pusing atas kebijakan yang belum jelas payung hukumnya atau setidaknya ada sandaran hukumnya.
Berkali-kali mereka menjadi korban akibat percepatan program pemerintah yang tidak normal. Pada awal eksekusi pelaksanaannya, mereka dijamin atasannya akan ada back up bila terjadi sesuatu yang terkait dengan masalah hukum. “Nyatanya, ketika terjadi masalah, tetap saja dikorbankan. Banyak kejadian para Satker mundur dari jabatannya atau menolak melelang pekerjaan," ujarnya.
