TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guerend, memuji sistem pengelolaan keuangan publik yang dilakukan pemerintah Indonesia. "Indonesia sudah mencapai kemajuan besar dalam pengelolaan keuangan pada beberapa tahun ini," ujar Vincent, dalam konferensi pers Lokakarya Strategi Revitalisasi Unit Layanan Terpadu (ULP), di Jakarta, Rabu, 4 November 2015.

Menurut Vincent, pengelolaan keuangan atau proses pengadaan yang bersih dan transparan merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan, serta harus dilakukan dengan cepat.
Tapi, kata Vincent, masih terdapat kekurangan dalam proses pengelolaan tersebut, seperti peningkatan pengiriman layanan dan pelaksanaan program yang bersangkutan.

"Dengan adanya kebijakan pengelolaan keuangan publik tahun 2002 dan diikuti aturan kebijakan sesudahnya, kami mendukung penggunaan sumber daya manusia dan bagaimana mengendalikannya," ujarnya menambahkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan itu, dia menilai hal tersebut sangat bagus untuk membuka pemahaman publik terhadap transparansi proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah.

"Apa yang dibahas mengenai reformasi pelayanan dan pengadaan publik serta kontribusinya terhadap pengembangan dan pembangunan adalah hal yang sangat bagus," ujar Vincent lagi. Uni Eropa juga menyatakan komitmennya pada topik tersebut dengan memberikan bantuan dengan sejumlah lembaga yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang ia paparkan, pada tahun 2007 Uni Eropa juga telah memberikan dana proyek pengelolaan keuangan publik melalui Bank Dunia yang diimplementasikan pada berbagai donor. "Saat itu, proyek tersebut bernilai 19 juta Euro atau lebih dari Rp 300 miliar," ujarnya pula.

ANTARA