TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan BUMN jangan terus-menerus dibiayai negara melalui APBN. "Sampai kapan BUMN disusui?" katanya saat ditemui di depan Ruang Rapat Paripurna DPR pada Jumat, 30 Oktober 2015.

Hal ini terkuak karena mayoritas fraksi yang ada di DPR menolak Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp 48,3 Triliun. Menurut Fadli, BUMN harus mampu bekerja lebih keras lagi untuk memberi kontribusi bagi pendapatan negara, yang ia nilai masih minim. "Masak kalah sama cukai rokok?"

Fadli menambahkan, daripada memberikan PMN kepada BUMN, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat untuk rakyat. "Bisa untuk sektor pertanian atau pembangunan," ucapnya.

Menurut Fadli, pemerintah harus mengevaluasi BUMN yang ada karena PMN diadakan untuk menguatkan BUMN. "Padahal ada kepemilikan asing, kok enak sekali? Milik asing disuntik dari anggaran BUMN, kasihan rakyat," tuturnya.

Fadli juga menghimbau BUMN agar tidak terus-menerus dijadikan sapi perah oleh segelintir orang yang menikmati hasil dari pendapatan BUMN. "Apakah BUMN sekarang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat atau untuk kesejahteraan segelintir pengurusnya?" ujarnya.

Fraksi Partai Gerindra sendiri diketahui memiliki sikap menolak rancangan APBN 2016 dengan dua alasan yang paling kuat. Pertama, mereka menolak PMN kepada BUMN; dan, kedua, adanya pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagi Gerindra, pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Lingkungan Hidup merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah dalam sektor anggaran terhadap masyarakat yang terpapar kabut asap.

DIKO OKTARA

Baca juga:
Wah, Mourinho Tak Jamin Chelsea Masuk 4 Besar, Akan Dipecat?
Jose Mourinho Terpuruk Gara-gara Wanita Cantik Ini?