Tax Ratio Minim, Dirjen Pajak 'Kehilangan' Rp 400 Triliun  

Reporter

Rabu, 21 Oktober 2015 18:10 WIB

Suasana di gerai pelayanan pajak di Pasar Tanah Abang blok B. Gerai layanan terpadu merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Jendral Pajak (melalui KPP Pratama Tanah Abang Dua), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jakarta, 1 September 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengeluhkan angka tax ratio Indonesia yang tergolong rendah dibanding negara-negara ASEAN lain. Ia menyebutkan tax ratio Indonesia hanya 11 persen atau lebih rendah ketimbang Malaysia, yang saat ini 16 persen. "Singapura bahkan mencapai 18 persen," katanya, dalam forum Chief Financial Officer (CFO) BUMN, di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.

Tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB). Semakin kecil angka tax ratio, kata Sigit, berarti semakin rendah tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Karena itu, Direktorat Jenderal Pajak mengambil peluang untuk menjadikan tahun ini sebagai tahun pembinaan pajak.

Sigit menjelaskan, jika dilihat dari pertumbuhan alami yang mencapai 10 persen, seharusnya tax ratio Indonesia bisa tumbuh 15 persen. "Kalau dihitung, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi 4,7 persen, kami yakin bisa menambah 5 persen dari potensi-potensi yang belum tergali."

Tambahan pertumbuhan sebesar 5 persen tersebut, Sigit melanjutkan, bisa diperoleh melalui penertiban aturan serta kegiatan penagihan. Ia optimistis potensi itu bisa tergali.

"Kalau tax ratio 11 persen, wajarnya pertumbuhan 15 persen. Berarti kita kekurangan 4 persen? Nah 4 persen itu, kalau sekarang Dirjen Pajak mengumpulkan Rp 10 ribu triliun, berarti setiap tahun kita ada Rp 400 triliun yang tidak tergali. Itu yang coba kami kejar," ucapnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

2 hari lalu

Panduan Menghitung Bea Masuk Barang Bawaan dari Luar Negeri, Pelancong Harus Tahu

Jumlah barang bawaan penumpang tidak dibatasi, hanya saja harus membayar bea masuk jika nilainya melebihi batas keringanan USD500.

Baca Selengkapnya

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

3 hari lalu

Bobby Nasution Segel Mal Centre Point Karena Menunggak Pajak Rp 250 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution menyegel Mal Centre Point karena menunggak pajak Rp 250 Miliar sejak 2011 lalu.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

4 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

5 hari lalu

Pemko Pematangsiantar Imbau Masyarakat Segera Bayar PBB-P2

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menetapkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024, jatuh tempo pada 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

7 hari lalu

Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Airlangga: Target Kami Pendapatan Pajak Naik

Pemerintah akan menaikkan PPN 12 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto singgung kenaikan pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

8 hari lalu

10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen

Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

11 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Tanggapan Jokowi Atas Fenomena Pabrik Tutup, Cerita Pengguna Starlink hingga Viral Pajak Rp9 Juta

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi usaha selalu ada kondisi naik turun.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

11 hari lalu

Awal Mula Penemuan Taptilo untuk SLB yang Sempat Ditahan dan Dipajaki Bea Cukai, Alat Apakah Itu?

Alat pembelajaran taptilo untuk salah satu SLB sempat ditahan dan dipajaki Bea Cukai. Apakah itu Taptilo yang penting bagi belajar tunanetra?

Baca Selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

12 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara: Kita Harus Waspada, Pendapatan Negara Turun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa Indonesia harus waspada, karena pendapatan negara pada triwulan I 2024 turun.

Baca Selengkapnya

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

12 hari lalu

10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?

Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.

Baca Selengkapnya