Setahun Jokowi-JK, Fitra:7 Nilai Merah di Bidang Anggaran
Editor
Muhammad Iqbal
Selasa, 20 Oktober 2015 23:02 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) berpendapat, dalam setahun usia pemerintahan Jokowi-JK belum mencerminkan politik anggaran yang berpihak pada rakyat. Menurut Fitra sampai saat ini nawacita poin ke dua, tentang membuat pemerintahan yang bersih dan komitmen Tri Sakti ekonomi hanya sekedar janji kampanye.
Dalam temuannya Fitra memberikan tujuh catatan kepada pemerintah. Pertama, politik anggaran APBNP 2015 dan RAPBN 2016 masih dikelola untuk kepentingan elit, dan dana infrastruktur yang ada tidak berorientasi pada infrastruktur kerakyatan. "Anggaran untuk belanja publik atau sosial juga rendah seperti kesehatan yang belum mencapai amanat konstituti 5 persen dari APBN," kata Apung Widadi manajer advokasi Fitra lewat keterangan resminya Selasa, 20 Oktober 2015.
Kedua, penyerapan anggaran yang rendah. menurut Apung hal ini berakibat pada kesejahteraan rakyat dengan terhambatnya belanja publik. "Belanja pemerintah hanya mencapai 47 persen per September 2015 dari total 1.318 Triliun," kata Apung. Ia menambahkan tidak seimbang antara belanja birokrasi yang mencapai 65 persen dari Rp 293 trilun, dengan belanja sosial yang hanya 54 persen dari Rp 107 triliun.
Ketiga, meningkatnya defisit anggaran. Menurut Apung ini akibat dari target penerimaan pajak yang rendah hanya mencapai 49,2 persen dari Rp 1.761 triliun. Akibatnya ada peningkatan pembiayaan luar negeri sekitar Rp 800 triliun. Ia menambahkan utang pemerintah mencapai Rp 4000 triliun atau dua kali lipat dari APBN namun sebagian besar untuk pembiayaan proyek bisnis konglomerat. "Dampak hutang ini tidak akan lunas hingga 100 tahun Indonesia merdeka dengan nilai jatuh tempo sebesar 191 triliun pada 2054," katanya.
Keempat, kerugian negara yang naik dari Rp 1,4 triliun di 2014 menjadi Rp 2,2 triliun. Berdasarkan hasil audit BPK menurut Fitra, Kementerian Keuangan mendapat raport merah dengan sumbangan kerugian negara Rp 111,5 miliar, dengan potensi kerugian negara Rp 248 miliar dan kekurangan penerimaan negara sebesar Rp 3,7 triliun.
Kelima, Fitra menilai pengelolaan BUMN untuk kepentingan menjual negara ke asing, dan sapi perah politik. Apung menjelaskan hutang bank BUMN Mandiri, BNI, BRI, BTPN senilai Rp. 40 T dengan Komitmen 500 T. Apung menambahkan Rini Soemarno dalam kurun 7 bulan telah mengalokasikan Rp 107 T untuk PMN BUMN yang tidak transparan dan akuntabel dalam APBNP 2015 dan RAPBN 2016.
Keenam, Fitra menganggap RUU Pengampunan Pajak merupakan bentuk penghianatan terhadap warga negara pembayar pajak dan bentuk kekalahan negara pada koruptor.
Ketujuh, sikap tunduk Presiden Joko Widodo terhadap negosiasi Freeport. Menurutnya ini bertentangan dengan semangat Tri Sakti Soekarno, Nawacita serta UUD 1945 pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat.
FAIZ IBNU SANI
