TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Kepulaua Riau Agung Mulyana mengatakan Menteri Perdagangan mengizinkan Kepri mengimpor bahan pangan demi mencukupi kebutuhan warga provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan empat negara itu .
"Selagi itu untuk rakyat dan dalam batas kewajaran, Menteri tidak pernah melarangnya," kata Penjabat Gubernur Agung Mulyana usai bertemu dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima.
Gubernur langsung memastikan Kementerian Perdagangan tidak pernah melarang masuknya bahan pangan ke wilayah Batam, Bintan dan Karimun, sebagaimana keluhan dari sejumlah pengusaha.
Namun, ia menegaskan, barang yang diimpor hanya untuk kebutuhan warga Kepri, tidak untuk dikirim ke daerah lain. Selain itu, jumlahnya pun harus sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan.
"Apabila ada oknum tertentu yang membawa bahan pangan itu keluar dalam jumlah yang tak wajar, itu yang dilarang," kata dia.
Menurut Agung, Menteri Perdagangan sangat memahami kondisi Kepri yang terdiri dari banyak pulau dan tidak memiliki sumber pangan yang besar.
Apalagi empat kabupaten kota di Kepri yaitu Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang adalah Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas dengan segala keistimewaannya.
Selanjutnya, Gubernur Agung akan mengirim surat resmi kepada Menteri, sebagai kelanjutan dari pertemuan itu.
Menteri berjanji segera membalas permintaan tertulis Kepri demi kepastian hukum impor pangan.
"Kami segera memasukkan surat kepada beliau tentang keluhan bahan pangan di perbatasan, nanti beliau jawab resmi," kata ayah tiga anak.
Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Haripinto Tanuwidjaja mendorong pemerintah pusat memberikan izin impor beras untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Kepulauan Riau.
Menurut dia, izin impor penting, karena Batam tidak memiliki sumber pangan sendiri, tidak ada sawah dan petani padi di kawasan industri itu.
Menurut dia, larangan impor beras seharusnya hanya diberlakukan di daerah yang tidak menerapkan KPBPB demi melindungi nasib petani.
"Kepentingan petani penting. Tapi harus lihat Batam ini, sebagai pelabuhan bebas, harusnya bisa impor beras. Kecuali barang berbahaya," kata dia.
ANTARA
Berita terkait
Guru Besar IPB Ungkap Keunggulan Pendekatan Metabolomik untuk Deteksi Kehalalan Pangan
3 hari lalu
Metode-metode analisis pangan halal yang telah dikembangkan selama ini memiliki keterbatasan.
Baca SelengkapnyaDi Forum APEC, ID FOOD Ungkap Peningkatan Akses Perempuan di Sektor Pangan Melalui Digitalisasi
13 hari lalu
APEC Workshop ini diikuti oleh para delegasi negara di kawasan Asia Pacifik.
Baca SelengkapnyaHarga Daging dan Cabai Turun di Akhir Libur Lebaran 2024
18 hari lalu
Harga komoditas pangan seperti daging, telur, cabai, dan garam turun pada Senin, 15 April 2024.
Baca SelengkapnyaID FOOD Beberkan Cadangan Pangan Pemerintah: Stok Aman selama Libur Lebaran
20 hari lalu
Holding BUMN Pangan ID FOOD memastikan ketersediaan pasokan pangan selama libur Lebaran.
Baca SelengkapnyaPLN dan BNI Gelar Paket Sembako Murah untuk Ojol dan Masyarakat Umum
25 hari lalu
PLN dan BNI menghadirkan 1.500 paket sembako harga murah Rp 59 ribu untuk pengemudi Ojol dan masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaMenjelang Lebaran, Harga Daging dan Cabai Kian Melonjak
25 hari lalu
Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024, sejumlah harga bahan pokok kian melonjak. Per 7 April 2024, Panel Harga Pangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat mencatat harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang merah, dan bawang putih masih naik.
Baca SelengkapnyaAnalis: Potensi Inflasi Masih Berlanjut, Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Makin Anjlok
29 hari lalu
Analis Ibrahim Assuaibi memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini makin merosot menyentuh level Rp 15.910 sampai Rp 15.960.
Baca SelengkapnyaEmiten Pupuk SAMF Cetak Laba Bersih Rp 420,07 M, Melejit 21 Persen
31 hari lalu
Emiten pupuk PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. mencetak laba bersih tahun berjalan senilai Rp 420,07 miliar sepanjang 2023.
Baca SelengkapnyaAntisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember
37 hari lalu
Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaHarga Bahan Pokok Hari Ini, Beras Premium Masih Tinggi
38 hari lalu
Harga bahan pokok terkini, sebagian besar mengalami kenaikan, seperti beras dan cabai.
Baca Selengkapnya