Ribuan Pengusaha Mebel Ancam Hengkang ke Vietnam

Reporter

Minggu, 20 September 2015 08:33 WIB

Pekerja mengecat kayu bahan dasar pembuatan mebel di Manggarai, Jakarta, 23 Juni 2015. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, realisasi pertumbuhan produksi industri manufaktur kelas menengah besar sektor furnitur dan kerajinan hanya bertumbuh 0,88% pada kuartal I/2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha mebel dan kerajinan mengeluhkan sikap pemerintah yang kurang memperhatikan pertumbuhan industri sektor hilir kayu. Pengusaha mengancam akan mengalihkan bisnisnya ke negara tetangga karena birokrasi yang berbelit-belit dan tidak ada kepastian hukum.

"Ribuan rekan kami di Sidoarjo sudah bersiap untuk hengkang tahun depan," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) Abdul Sobur, Sabtu, 19 September.

AMKRI mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit terutama terutama setelah pemerintah mewacanakan kewajiban kepemilikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu sebagai syarat ekspor tahun depan. Menurut Sobur, kebijakan ini salah sasaran karena seharusnya diterapkan ke industri hulu.

Sobur menambahkan, perolehan dokumen tersebut memakan waktu dan berbiaya mahal. Pengurusan sertifikat, bisa mencapai Rp 50 juta sehingga memberatkan pengusaha mebel skala kecil dan menengah.

AMKRI kata Sobur mengusulkan sistem pengupahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sistem ini membuat isu kenaikan upah buruh menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi.

Asosiasi menilai hambatan ini penyebab melemahnya daya saing produk lokal di pasar global. Saat ini, Indonesia hanya menguasai nilai pasar mebel dan kerajinan dunia sebesar US$ 2,8 miliar. Sementara, saat ini Vietnam jauh lebih unggul dengan penguasaan US$ 7 miliar. Cina menjadi juara karena perolehan nilai ekspor hingga US$ 50 miliar.

Sobur menilai Indonesia berpotensi meningkatkan ekspor hingga US$ 5 miliar pada lima tahun mendatang jika mau memperhatikan keluhan pengusaha. "Kami yakin bisa mencapai pertumbuhan hingga 15 persen per tahun."

Sobur mengklaim sektor ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 2,5 juta orang jika pertumbuhannya moncer. Saat ini, terdapat 2000 pengusaha mebel besar yang berfokus pada pasar luar negeri. "Jangan lupa, dengan ekspor kami juga membantu negara memperoleh devisa," ucapnya.

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

8 Desember 2022

Di Musda IX HIPPI Fadel Muhammad Jabarkan IKN dan Tantangan Jakarta

Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan di Kalimantan Timur menjadi pusat pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

3 September 2022

Pengusaha Pribumi DKI Siap Menyesuaikan Harga Imbas dari Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Sarman Simanjorang menyatakan, pengusaha telah siap menyesuaikan harga barang dan jasa seiring dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

3 September 2022

Harga BBM Bersubsidi Naik, Pengusaha Pribumi DKI Jakarta Sebut Masih Terjangkau

Sarman Simanjorang menganggap pemerintah memang harus menyesuaikan tarif bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

10 September 2020

Pengusaha Pribumi Maklumi Keputusan Rem Darurat PSBB Anies Baswedan

Pengusaha Pribumi memaklumi keputusan rem darurat PSBB Anies Baswedan.

Baca Selengkapnya

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

23 Juli 2020

Empat Usul Pengusaha Pribumi untuk Pulihkan Perkonomian UMKM DKI

Untuk memulihkan perekonomian UMKM, pengusaha pribumi mengusulkan agar jenis bantuan sosial diubah dari bahan pangan menjadi uang tunai.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

23 Juli 2020

Pengusaha Pribumi: Belum Semua UMKM Buka karena Terkendala Modal

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia menyatakan belum semua UMKM buka di masa PSBB Transisi karena terkendala modal.

Baca Selengkapnya

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

22 Juli 2020

PSBB Transisi, Pengusaha Pribumi: Ekonomi Kita Masih Gigi Satu

Ketua Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut pendapatan sektor perdagangan di masa PSBB Transisi masih stagnan.

Baca Selengkapnya

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

22 Juli 2020

Karyawan Tempat Hiburan Demo, Pengusaha Pribumi: Wajar Saja

Ketua Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai wajar demonstrasi yang digelar para karyawan tempat hiburan di depan Balai Kota Jakarta.

Baca Selengkapnya

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

24 Januari 2020

DKI Terima Bantuan Banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi

Pemerintah DKI menerima bantuan bagi korban banjir dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia wilayah Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

13 September 2019

Pengusaha Berharap Jokowi Evaluasi 16 Paket Kebijakan Ekonomi

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai 16 paket kebijakan ekonomi kurang berhasil.

Baca Selengkapnya