TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan segera merekrut 24 ribu petugas pendamping penggunaan dana desa guna memastikan pencairan dana desa sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran.

"Kami segera melakukan rekrutmen, karena bulan Oktober 2015 mereka sudah kami aktifkan," ucap Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, 12 September 2015.

Dalam seminar bertajuk "Membangun Desa dari Daerah: Tantangan Reformasi Birokrasi bagi Pembangunan Daerah dan Desentralisasi" itu, ia mengatakan petugas pendamping dibutuhkan untuk mengawal percepatan pencairan dana desa dan menghimpun informasi penggunaan dana itu.

"Merekalah yang nanti menjadi semacam mitra kerja kita dalam mendapatkan informasi penggunaan dana desa," ujarnya. Menurut dia, dana pendampingan yang dianggarkan oleh Kementerian mencapai Rp1,6 triliun, dengan rekrutmen petugas pendamping secara bertahap mulai September hingga Desember 2015.

"Dengan jumlah 24 ribu petugas itu, tentu masih kurang, karena satu orang akan melayani tiga desa," tuturnya.

Sebelum rekrutmen dilakukan, kata dia, pihaknya telah menugaskan kembali 12 ribu orang eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. "Untuk sementara, mereka akan kami tugaskan dalam melakukan pendampingan di tingkat kabupaten," ucapnya.

Menurut dia, optimalisasi petugas pendamping juga diupayakan untuk mewujudkan tujuan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri dalam rangka mempercepat penyerapan dana desa.

BISNIS.COM