TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, ketika ditanya oleh wartawan terkait dengan ucapannya tentang isu mafia token listrik, tidak memberikan jawaban yang memuaskan. "Hari ini tanpa komentar, terima kasih," kata Rizal di kantornya, Selasa, 8 September 2015.
Saat dicecar pertanyaan-pertanyaan lain hari ini, ia kembali mengimbau agar siapa pun fair terhadap rakyat. "Yang penting PLN atau siapa pun harus fair terhadap rakyat," ujarnya sambil berlalu.
Sebelumnya, Rizal Ramli menuding sistem token listrik PLN kejam. Ia bahkan mengatakan ada provider setengah mafia. Hal ini membuat rakyat yang menggunakan token listrik tidak mendapatkan jumlah listrik yang sesuai dengan pulsa yang dibayarkan.
"Saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu, 27 ribu disedot oleh provider yang setengah mafia," tutur Rizal, Senin, 7 September 2015.
Energy Watch Indonesia melalui Ferdinan Hutahea menyatakan PLN sebaiknya membuka data dan informasi kepada publik tentang tata cara penghitungan atau formula yang digunakan dalam menjual pulsa listrik/token. Komponen apa saja yang dimasukkan dalam penentuan harga, sehingga lebih jelas dan transparan.
Selain itu, berapa biaya administrasi, biaya meterai, berapa pajak penerangan jalan, dan berapa rupiah per kilowatt per jam (kWh) yang didapat rakyat, juga sebaiknya dipublikasikan agar masyarakat lebih mengerti. “Ini yang harus dibuka ke publik segera oleh PLN,” ucapnya.
Infrastruktur Listrik PLN Kini Capai 72.976,30 Megawatt
29 Januari 2024
Infrastruktur Listrik PLN Kini Capai 72.976,30 Megawatt
Sepanjang 2023 berhasil menambah kapasitas pembangkit listrik mencapai 4.182,2 MW. Melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 2023.
