TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana mengadakan sidang kabinet secara maraton di Istana Bogor. Jokowi meminta para menterinya menyiapkan diri untuk rapat selama tiga hari berturut-turut.
Salah satu fokus pembahasannya adalah mengenai perbaikan 154 undang-undang yang dianggap menghambat kinerja pemerintah. "Rapatnya mulai besok, kami akan melakukan penyempurnaan undang-undang. Ini untuk meningkatkan serapan anggaran," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Presiden, Jakarta, Rabu 2 September 2015.
Tidak cuma menyempurnakan undang-undang, menurut Pramono, Presiden juga menginstruksikan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar menerapkan hadiah atau reward serta hukuman atau punishment bagi daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi dan sebaliknya.
Sanksi yang mungkin diberikan antara lain penghentian pemberian dana alokasi khusus serta pemotongan insentif. Sanksi lain adalah daerah dengan serapan rendah tak akan lagi mendapatkan transfer daerah berupa uang kas, melainkan surat uang.
Presiden hari ini menggelar rapat kabinet yang membahas tentang penyederhanaan aturan ekonomi. Dia meminta jajaran Kabinet Kerja segera menggodok seluruh regulasi yang dianggap tak memberikan iklim investasi yang baik bagi para investor. Saat ini ada 110 regulasi yang belum mendukung kemudahan investasi.
Jokowi juga mengimbau lembaga atau kementerian terkait segera merevisi undang-undang yang berhubungan dengan investasi. Jokowi menolak adanya pembuatan undang-undang baru yang diserahkan atau disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
