Ilustrasi bursa efek dan kurs Rupiah. Getty Images
TEMPO.CO, Sidoarjo - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, membenarkan adanya ketergantungan sebagian anggotanya terhadap bahan baku impor. Mereka menjadi dilanda ketidakpastian menyusul nilai tukar rupiah yang menyusut terhadap dolar Amerika Serikat.
"Secara total menggunakan bahan impor sih tidak, tapi sebagian besar bahan baku untuk produksinya iya," kata Ketua Apindo Sidoarjo Sukiyanto kepada Tempo, Rabu, 2 September 2015.
Sukiyanto mengatakan di Sidoarjo ada sekitar 3.000 perusahaan, baik skala kecil maupun besar. Dari jumlah itu, 60 persennya menggunakan bahan baku impor. Sukiyanto memperkirakan apabila melemahnya rupiah semakin tidak terkendali, sangat mungkin perusahaan-perusahaan itu akan gulung tikar.
"Pelemahan rupiah pasti sangat mempengaruhi pengusaha karena hal itu menyebabkan ketidakpastian. Adapun pengusaha sendiri butuh kepastian," katanya.
Disinggung kemungkinan adanya PHK atau pengurangan upah, Sukiyanto menolak bicara secara terbuka. Menurut dia, mengurangi atau merumahkan tenaga kerja ada proses dan aturannya. "Tidak bisa diputuskan sepihak. Pun demikian dengan upah."
Pengusaha kontraktor itu menuturkan hal yang mungkin dilakukan perusahaan adalah melakukan efisisensi kualitas kerja. "Biasanya kalau dalam sehari buruh bisa menyelesaikan satu barang, sekarang bisa lebih banyak," katanya.
Sebelumnya, Presidium Persatuan Pekerja Buruh Sidoarjo (PPBS) Heri Novianto khawatir dengan kondisi tersebut. Sebab, menurut dia, hal itu bisa membuat banyak pekerja di-PHK dan upah buruh dikurangi. (Baca: Ratusan Pabrik di Sidoarjo Dikhawatirkan Ikut Rontok Bersama Rupiah)
Menurut Heri, sebelum dolar menembus Rp 14 ribu, selama Januari-Juni 2015 perusahaan di Sidoarjo mampu menggaji buruh sesuai upah minimum regional sebesar Rp 2,7 juta. "Bahkan beberapa perusahaan mampu membayar melebihi itu," katanya.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
6 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka