TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan memenjarakan pelaku pengemplang pajak dengan inisial SH, komisaris PT MSL. Modus kejahatan tak jauh berbeda dengan modus sang direktur berinisial MK yang sudah divonis satu setengah tahun dan denda Rp 44 miliar akibat penggunaan faktur pajak fiktif.
"Ini hasil pengembangannya," ujar Kepala Humas Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan Jandri Manulang, di kantornya, Kamis, 27 Agustus 2015. Perusahaan trader CPO ini diperkirakan merugikan pajak negara sebesar Rp 38,2 miliar dengan rincian SH sebesar Rp 16,2 miliar dan MK sebesar Rp 22 triliun.
SH diduga melakukan tindakan curangnya pada 2010-2012. Tersangka melancarkan aksinya dengan menggunakan faktur pajak pertambahan nilai dari pihak ketiga tanpa didasarkan transaksi yang benar. Begitu juga dengan penyampaian SPT PPN yang isinya tak benar.
Menurut Kepala Bagian Penyidikan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan Agus Satria, SH terkena kasus Pasal 39 A Undang-Undang Perpajakan. SH terancam penjara dua-enam tahun dan denda dua-enam kali lipat dari uang yang diselewengkan. "Penyidikan sudah selesai dan siap disidangkan," ujarnya.
Agus mengatakan sudah memberi kesempatan SH membayar pajak dengan denda empat kali lipat, tapi tersangka tak menunjukkan perilaku baik dan memilih mangkir. Karena itu sambil menunggu waktu sidang, SH sudah berada di penjara Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan sejak Selasa, 25 Agustus 2015.
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
50 hari lalu
Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
