Rupiah Melemah, Jokowi Akan Lakukan Deregulasi Besar-besaran

Reporter

Selasa, 25 Agustus 2015 22:01 WIB

TEMPO.CO, Surabaya - Presiden Joko Widodo mengajukan rencana untuk melakukan deregulasi secara besar-besaran. Menurut dia cara itu bisa mengatasi nilai tukar rupiah yang terus melemah. “Saya berpesan agar ada deregulasi besar-besaran. Apa yang bisa kita sederhanakan, ya disederhanakan, apa yang menghambat segera dipotong. Saya kira cara-cara seperti itu bisa memotivasi kita semuanya,” kata Jokowi usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa 25 Agustus 2015.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah telah berupaya keras mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus lebih dari Rp 14.000. Jokowi mengungkapkan, Bank Indonesia selaku bank sentral telah mengeluarkan sejumlah jurus untuk menanggulanginya.

“BI sudah mengeluarkan instrumen-instrumen agar rupiah kembali menguat. Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan juga sudah berusaha dengan melakukan deregulasi, memotong izin-izin agar lebih sederhana,” kata Jokowi.


Jokowi meminta masyarakat memahami bahwa pelemahan rupiah bukan saja disebabkan karena kegagalan upaya-upaya pemerintah. “Ini bukan hanya masalah internal, tapi ada faktor eksternal yang saling terkait dan mempengaruhi. Mulai krisis Yunani, kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, depresiasi mata uang yuan di China, juga negara lain yang juga mengalami sedikit goncangan,” ujarnya.

Jokowi mengatakan pemerintah telah melaksanakan rapat koordinasi terkait penyerapan anggaran. Ia menyebutkan jumlah APBD dan APBN yang masih perlu segera direalisasikan penyerapannya. “APBD kita masih ada Rp 273 triliun, di APBN kira-kira Rp 460 triliunan lebih untuk segera kita lakukan realisasi serapannya, menggerakkan perekonomian. Di BUMN kita cek masih ada Rp 130 triliun yang harus segera dibelanjakan dan didorong. Swasta juga, agar berani,” ujarnya.

Ia meminta agar masyarakat tak terpicu arus psikologi yang mengikuti irama perlambatan perekonomian. “Jangan seperti itu, kita harus berani melompat membuat terobosan serapan anggaran agar bisa cepat,” kata dia

ARTIKA RACHMI FARMITA


Berita terkait

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

3 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

4 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

5 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

5 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

6 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

6 jam lalu

Tolak Revisi UU MK, 26 Akademisi Kirim Surat Terbuka ke Jokowi dan Puan

Puluhan akademisi menolak revisi UU MK dengan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani. Apa isinya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

7 jam lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

8 jam lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

9 jam lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya