Presiden Joko Widodo memberikan hormat saat melantik sembilan anggota Komisi Kejaksaan Republik Indonesia periode 2015-2019 di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 9 anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019 dari unsur masyarakat dan pemerintah di Istana Negara. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan negara tak perlu lagi mengandalkan ekspor sumber daya mentah karena rawan terdampak gejolak ekonomi global.
Sejak 1990 hingga sekarang, kata dia, Indonesia masih mengandalkan ekspor sumber daya alam mentah. "Gejolak harga internasional akan mengguncang ekonomi dalam negeri," kata Zulkifli dalam pidatonya saat membuka Sidang Tahunan MPR di gedung DPR MPR, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2015. Konsep pembangunan harus diubah pada pengembangan industri inovasi. Selain akan membuka lapangan kerja, industri inovasi juga bisa memperbaiki neraca perdagangan devisa. Namun sebelum beralih pada industrialiasi, sumber daya manusia harus dipastikan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tak cuma industrialiasi, Zulkifli mengatakan pemerintah juga dituntut mengembangkan transportasi darat, laut dan udara. "Juga harus ada tantangan yang harus dihadapi seperti ketahanan pangan dan energi."
Pemerintah dan MPR hari ini menyelenggarakan sidang tahunan MPR. Menurut Zulkifli, anggota MPR yang datang dalam sidang kali ini tercatat sebanyak 470 dari 680 orang. Dalam sidang ini Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara.
Selain wakil presiden Jusuf Kalla, sejumlah mantan presiden tampak hadir, yakni B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri. Adapun Susilo Bambang Yudhoyono tak hadir. Sedangkan mantan wakil presiden yang hadir antara lain Boediono, Hamzah Haz, dan Tri Sutrisno.
