YLKI: Belum Ada Laporan Pelanggaran Tarif Angkutan Lebaran
Editor
Rully Widayati
Selasa, 21 Juli 2015 22:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyampaikan belum adanya keluhan dari masyarakat selama pelaksanaan Angkutan Lebaran 2015. Namun, pada tahun lalu, pelanggaran tarif batas atas pada bus antarkota antarprovinsi (AKAP) masih mendominasi.
Menurutnya, penumpang kerap kali harus mengeluarkan biaya tambahan selama perjalanan untuk membayar tol. Bahkan pungutan itu juga untuk memberikan jatah Tunjangan Hari Raya (THR) bagi kru bus yang terdiri dari sopir dan kondektur.
"Untuk pesawat juga sama dengan bus AKAP, pelanggaran tarif batas atas di pesawat masih ada," katanya, Selasa (21 Juli 2015).
Kementerian Perhubungan memberikan sanksi administrasi kepada 31 unit bus yang dimiliki 18 perusahaan otobus pada 2014 karena melanggar tarif. Tahun sebelumnya terdapat 30 unit bus yang dimiliki oleh 24 perusahaan otobus yabg terkena sanksi.
Sementara itu, pelaksanaan mudik gratis turut memberikan dampak positif bagi pelaksanaan angkutan Lebaran. Tapi hal itu justru mengurangi jumlah peminat bus AKAP. Jumlah transportasi umum yang belum cukup memadai untuk menampung penumpang juga menjadi faktor masih tingginya pemudik yang mengendarai sepeda motor.
"Pemerintah Daerah mestinya harus berupaya memperbaiki transportasi di daerah, bukan hanya untuk mudik tapi untuk aktivitas sehari-hari," ucapnya.
