Ombudsman Tunda Larangan Cantrang, Ini Tanggapan Nelayan

Reporter

Editor

Febriyan

Senin, 6 Juli 2015 06:55 WIB

Nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu, melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 26 Februari 2015. Mereka menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2 tahun 2012 tentang larangan penggunaan cantrang yang telah dimodifikasi. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Front Nelayan Indonesia Bersatu, Bambang Wicaksono, mengatakan pihaknya siap berdialog dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kaitan dengan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Jika tidak ada dialog itu, nelayan siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. "Kami selalu terbuka untuk bertemu dengan Menteri Susi. Kami enggak kaku-kaku banget," kata Bambang Wicaksono saat dihubungi Tempo pada 5 Juli 2015.

Sebelumnya, Ombudsman merekomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunda penerapan peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap ikan cantrang. Dalam rekomendasi bernomor 0006/REK/0201.2015/PBP24/VI/2015, Ombudsman menilai terdapat maladministrasi dalam penerbitan peraturan itu.

Baca juga:
3 Indikasi Margriet Pemarah: Soal Jam Rolex hingga Kucing
Diduga Digergaji Ibunya: Si Bocah Ternyata Amat Cerdas

Bambang menyambut baik rekomendasi Ombudsman itu. Menurut dia, nelayan pengguna cantrang telah lama meminta aturan tersebut dicabut. Menteri Susi, menurut Bambang, kurang memahami permasalahan yang timbul di lapangan setelah aturan itu diberlakukan.

Menurut dia, banyak nelayan yang menganggur karena cantrang mereka tak dapat digunakan lagi. Sedangkan yang nekat beroperasi ditangkap aparat pemerintah di tengah laut karena melanggar aturan.

Ia juga menyayangkan penolakan Menteri Susi atas permintaan masa transisi 3 tahun sebelum aturan itu berlaku. Padahal, setelah pelarangan ditetapkan, tak ada jalan keluar yang ditawarkan. "Banyak yang dirugikan. Makanya kami harap aturan itu dicabut. Tapi kami siap diskusi dulu," kata Bambang.

Bambang mengatakan, jika Menteri Susi tak mau berdiskusi, kelompok nelayan pengguna cantrang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dengan bekal rekomendasi Ombudsman, Bambang mengatakan, pihaknya yakin akan menang dalam sidang gugatan.

URSULA FLORENE SONIA

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

2 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

3 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

6 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

14 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

24 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

25 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

37 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

38 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

38 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

44 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya