Belum Merata, Dana Alokasi Khusus Direformulasi Tahun Depan

Reporter

Editor

Rully Widayati

Selasa, 30 Juni 2015 12:48 WIB

TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dana Alokasi Khusus dinilai belum dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan di daerah. Pemerintah akan mereformulasi DAK tahun depan.

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi kebijakan DAK yang digelar Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Senin (29 Juni 2015).

"Berbagai masalah dalam pelaksanaan DAK yang terjadi saat ini, seperti belum fokusnya penggunaan DAK dalam membiayai kebutuhan infrastruktur di daerah yang disebabkan karena terlalu banyaknya bidang atau subbidang," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo.

Selain itu, lanjutnya, DAK bidang tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah tertentu, dan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang sering terlambat sehingga mengakibatkan sisa DAK di rekening kas umum daerah (RKUD) menjadi besar.

Boediarso berharap penyusunan kembali arah kebijakan DAK mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

BISNIS.COM

Dana Alokasi Khusus

Berita terkait

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Pantau Proyek Irigasi di Jawa Timur, di Mana Saja Lokasinya?

21 Oktober 2023

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Pantau Proyek Irigasi di Jawa Timur, di Mana Saja Lokasinya?

Satgassus Pencegahan Korupsi Polri bergerak ke Jawa Timur, untuk memantau sejumlah proyek peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Baca Selengkapnya

Sandiaga Bangun Tourism Creativity Center di Danau Toba, Kejar Target 4,4 Juta Lapangan Kerja

20 Juli 2023

Sandiaga Bangun Tourism Creativity Center di Danau Toba, Kejar Target 4,4 Juta Lapangan Kerja

Menparekraf Sandiaga Uno berharap pembangunan PKDP bisa mengejar target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024.

Baca Selengkapnya

Dana Alokasi Khusus Kemenhub Tahun Ini Fokus Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

18 Januari 2023

Dana Alokasi Khusus Kemenhub Tahun Ini Fokus Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Dana Alokasi Khusus (DAK) khususnya bidang transportasi perairan merupakan instrumen penting.

Baca Selengkapnya

Ramai Protes Bupati Meranti, Kemenkeu Ungkap Transfer ke Daerah Bukan Hanya DBH

16 Desember 2022

Ramai Protes Bupati Meranti, Kemenkeu Ungkap Transfer ke Daerah Bukan Hanya DBH

Bupati Meranti Muhammad Adil protes karena DBH yang diterima daerahnya kecil dan tak sesuai dengan SDA yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya

Marak Pengadaan Barang Impor, Jokowi Minta Sri Mulyani Potong DAK

25 Maret 2022

Marak Pengadaan Barang Impor, Jokowi Minta Sri Mulyani Potong DAK

Presiden Jokowi menebar sejumlah ancaman ke para menteri dan kepala daerah akibat maraknya produk impor di pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Lelang Barang Milik Terpidana Yaya Purnomo, Logam Mulia Hingga Tas Mewah

2 Maret 2022

KPK Lelang Barang Milik Terpidana Yaya Purnomo, Logam Mulia Hingga Tas Mewah

Barang rampasan negara milik terpidana Yaya Purnomo akan dilelang pada Kamis pekan depan.

Baca Selengkapnya

Azis Syamsuddin akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini

14 Februari 2022

Azis Syamsuddin akan Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin akan menjalani sidang putusan dalam kasus dugaan suap.

Baca Selengkapnya

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Pledoi Kasus Suap Senin Ini

31 Januari 2022

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Pledoi Kasus Suap Senin Ini

Bekas Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, akan menjalani sidang pledoi atau pembelaam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan, MAKI: Kami Hargai Itu

25 Januari 2022

Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan, MAKI: Kami Hargai Itu

Menurut koordinator MAKI, tuntutan jaksa terhadap Azis Syamsuddin sudah sesuai di kasus suap.

Baca Selengkapnya

Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara

24 Januari 2022

Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Penjara

Jaksa penuntut umum KPK menjelaskan bahwa terdakwa Azis Syamsuddin terbukti secara sah melakukan tidak pidana korupsi.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi