Pemerintah Terapkan Kebijakan Keep Buying Strategy

Reporter

Senin, 29 Juni 2015 22:00 WIB

Seorang karyawan money changer menghitung uang kertas Rupiah, di Jakarta, 15 Desember 2014. Akibat anjloknya Rupiah, sebagian pihak menganggap Rupiah adalah mata uang sampah, namun sebagian pihak memprediksi, pekan depan Rupiah akan membaik. Adek Berry/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, bertekad untuk terus menjaga daya beli masyarakat melalui serangkaian kebijakan keep buying strategy yang didorong oleh instrumen fiskal.





Strategi tersebut berupa ramuan kebijakan fiskal termasuk potongan pajak dan insentif investasi, untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara guna mengimbangi perlambatan ekonomi global.




Langkah ini dilakukan mengingat perekonomian tengah mengalami tantangan yang tidak mudah, sehubungan dengan dampak kelesuan ekonomi global dan risiko ketidakpastian domestik yang dipicu persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan.




Serangkaian kebijakan telah dan akan dilakukan, menurut Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro, guna menjaga agar daya beli konsumen tetap terpelihara. Intinya adalah untuk memompa konsumsi domestik.




Advertising
Advertising

Dengan demikian, diharapkan perekonomian akan terus tumbuh dan terhindar dari tekanan berkelanjutan. Terlebih setelah pada kuartal I lalu perekonomian tumbuh melambat, hanya 4,71% di bawah target pemerintah yang mematok laju pertumbuhan di atas 5%.




Menjaga konsumsi masyarakat menjadi salah satu instrumen penting guna mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi. Sebab konsumsi, bagaimanapun, menjadi mesin pertumbuhan utama bagi emerging market seperti Indonesia, di mana kelas menengah menjadi motor pertumbuhan ekonomi.




Salah satu langkah yang diambil adalah penghapusan pajak pembelian barang mewah untuk beberapa produk seperti elektronik dan peralatan rumah tangga, serta menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak untuk semua wajib pajak.




Strategi fiskal ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas kebijakan pelonggaran moneter yang ditempuh bank sentral. Relaksasi moneter parsial telah dilakukan bank sentral dan otoritas jasa keuangan, antara lain melalui pelonggaran uang muka kredit (LTV/loan to value) untuk pembelian rumah dan sepeda motor. Langkah ini diharapkan akan memacu pembelian properti dan otomotif.




Sekalipun relaksasi LTV itu tidak serta merta memacu pembelian otomotif dan properti, setidaknya diharapkan akan mengerem penurunan pembelian otomotif dan properti yang sempat lesu pada semester I tahun ini.




Namun, relaksasi LTV dan pemberian potongan pajak saja rasanya tidaklah cukup. Upaya menjaga daya beli masyarakat perlu disertai langkah strategis lainnya guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja pada perusahaan khususnya di sektor padat karya.




Perlu insentif khusus untuk perusahaan yang tidak melakukan PHK, yang dikaitkan dengan keringanan pembayaran pajak perusahaanperusahaan tersebut.




Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi stimulus atau pemanis agar perusahaan tidak melakukan PHK meski kondisi sedang tidak kondusif, karena beban mereka terkompensasi oleh insentif yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, karyawan yang masih bekerja akan tetap memiliki daya beli.




Apabila strategi tersebut dapat dilakukan, diharapkan akan menghasilkan efek spiral ke atas yang mendongkrak kembali perekonomian.




Pasalnya, daya beli masyarakat akan memastikan produk dan jasa perusahaan tetap laku, sehingga aktivitas produksi akan terus bergeliat.




Dengan demikian, risiko pengurangan produksi di sektor manufaktur dapat dicegah sehingga akan mengurangi potensi pemutusan hubungan kerja lebih lanjut.




Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan agar realisasi anggaran dapat dipercepat pada paruh kedua tahun ini. Sebab, realisasi anggaran, terutama belanja modal, akan memacu pembangunan proyek infrastruktur yang dibiayai anggaran pemerintah.




Ini bukan hanya mendorong penyediaan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi perekonomian, tetapi yang terpenting adalah menyediakan lapangan kerja baru.




Tidak kalah penting, realisasi anggaran dan proyek infrastruktur tersebut akan menjadi kabar baik bagi pelaku bisnis dan pelaku pasar, guna membalik persepsi bahwa pemerintah bekerja efektif, dan mampu merealisasikan program yang diperlukan untuk memperbaiki perekonomian.




Persepsi ini, pada akhirnya, jauh lebih penting karena akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan perekonomian, yang pada gilirannya akan mendorong kembali aktivitas bisnis dan investasi. Hal itu, apabila terjadi, akan menyediakan lapangan kerja lebih luas, yang pada ujungnya akan semakin meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong ekonomi berputar lebih kencang lagi.




BISNIS.COM


Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

1 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

2 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

2 hari lalu

Najeela Shihab Sayangkan Literasi Keuangan Anak Masih Rendah, Tapi Akses Keuangan Sudah Tinggi

Najeela Shihab menilai kualitas hubungan dalam keluarga sangatlah menentukan kemampuan seseorang untuk punya literasi keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

3 hari lalu

Hari Kartini, OJK Prioritaskan Peningkatan Literasi Keuangan Perempuan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen meningkatkan edukasi literasi keuangan untuk perempuan.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

3 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak di Tengah Pelemahan Rupiah

4 hari lalu

OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak di Tengah Pelemahan Rupiah

OJK memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

5 hari lalu

Australia-Indonesia Kerja Sama Bidang Iklim, Energi Terbarukan dan Infrastruktur

Australia lewat pendanaan campuran mengucurkan investasi transisi net zero di Indonesia melalui program KINETIK

Baca Selengkapnya