TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar mekanisme penyaluran beras miskin (raskin) diperbaiki. Tak cuma kualitas, raskin juga harus dipastikan benar-benar diterima oleh warga miskin yang membutuhkan.
Jokowi mengakui tak selalu memantau stok pasti beras miskin yang ada. Namun dia berharap stok beras dengan kualitas buruk sudah tak ada. "Yang hitam, berkutu, berjamur, dan tidak layak dikonsumsi itu semoga sudah habis," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang beras miskin di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 22 Juni 2015. Jokowi meminta agar persediaan beras baru memiliki kualitas lebih baik.
Presiden Jokowi juga mengaku mendapat berbagai laporan dari masyarakat mengenai permasalahan raskin. Salah satunya adalah mengenai pagu beras yang tak bisa mencukupi jumlah rumah tangga penerima. "Sudah berjalan hampir dua tahun tetapi masih ada masalah. Ini yang perlu diperbaiki."
Jokowi juga menyoroti data penerima raskin yang tidak sinkron serta keterlambatan penyaluran. Mengenai keterlambatan, Jokowi mengatakan bahwa di beberapa daerah hal tersebut memang masih terjadi. Sebabnya adalah karena kondisi geografis dan infrastruktur.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan selama ini distribusi dari pemerintah kepada Perum Bulog tak menemui hambatan berarti.
Yang menjadi kendala adalah penyaluran dari Bulog ke titik serah atau pemerintah daerah. Sebab, tidak semua daerah menganggarkan ongkos penebusan. "Butuh ongkos penebusan, solusinya biasanya dengan mengandalkan borongan pihak lain. Tapi nantinya akan mempengaruhi kualitasnya," katanya.
