Ekspresi calon peserta mudik gratis 2015 saat mengisi formulir di Gedung Cipta, Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, 16 Juni 2015. TEMPO/ M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit mengaku tidak setuju dengan keberadaan program mudik gratis yang disediakan pemerintah maupun swasta kepada msyarakat. Ia beralasan, keberadaan mudik gratis merusak tatanan mudik dengan menggunakan kendaraan umum reguler.
“Angkutan-angkutan yang bergabung di Organda ini, seharusnya diberdayakan, yang reguler,” kata Danang dalam diskusi Teras Kita di Solaria, FX Mall, Jakarta Selatan, Sabtu 20 Juni 2015. Ia mengatakan seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan kendaraan-kendaraan umum milik Organda yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Dua tahun lalu kami sudah pernah menghitung, jumlah bus yang tidak terpakai di luar pulau Jawa sangat banyak, kira-kira 30 persen,” kata Danang. Ia menilai kondisi seperti ini seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mudik masyarakat yang berada di Pulau Jawa.
Ia mengusulkan kendaraan milik Organda di luar Jawa tersebut dibawa menyeberang ke Pulau Jawa untuk dimanfaatkan selama masa mudik. “Saat lebaran dibawa ke Jawa dan diberi izin sementara. Bisa diangkut dengan kapal-kapal,” kata dia.
Ia mengatakan inovasi-inovasi tersebut seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menangani lonjakan penumpang, dibandingkan dengan hanya menambah armada atau jumlah ruas jalan setiap tahunnya. Saran ini menurut dia juga dapat menghindari penurunan jumlah penumpang yang diakibatkan program mudik gratis.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Eddi juga mengakui program mudik gratis yang dilakukan banyak pihak membuat anggota organda berteriak. “Seharusnya waktu panen, tapi malah tidak panen,” kata Eddi.
Ia mengatakan kondisi ini memang seharusnya dapat diatasi lebih baik ditahun-tahun mendatang dengan komunikasi yang dilakukan antara pemerintah dengan organda. Ia mengatakan ide yang diusulkan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia memang sangat memungkinkan dilakukan.
Eddi mengaku setuju dengan ide tersebut, dan meyakinkan ide tersebut dapat dilaksanakan. “Secara izin memungkinkan, karena di terminal kami bisa perintahkan dan keluarkan izin untuk merubah trayek tambahan,” kata dia.
