TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel meresmikan Pasar Percontohan 10 Ulu Palembang, Sumatera Selatan, yang direvitalisasi atas kerja sama Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Kota Palembang melalui Dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan senilai Rp 12 miliar.
"Pasar-pasar yang dibangun diharapkan mampu menjadi stabilisator terkait dengan harga dan juga pemasok kebutuhan pokok," katanya dalam sambutan saat meresmikan Pasar Percontohan 10 Ulu Palembang di Palembang, Minggu, 14 Juni 2015.
Selain diharapkan mampu menjadi stabilisator harga dan juga pasokan bahan pokok, pasar-pasar rakyat tersebut merupakan tempat promosi, khususnya untuk produk-produk lokal yang berkualitas.
Program revitalisasi pasar Kementerian dilakukan pada pasar yang berusia 25 tahun lebih; pasar yang mengalami kebakaran, bencana alam, dan pascakonflik; pasar di daerah tertinggal; pasar di perbatasan; serta pasar di daerah yang minim sarana perdagangan dan daerah yang memiliki potensi perdagangan besar.
Selain memperbaiki fisik pasar rakyat, program revitalisasi pasar rakyat yang dilaksanakan Kementerian melalui Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan juga ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja 32 pasar percontohan yang direvitalisasi telah menunjukkan kenaikan omzet rata-rata 70 persen per tahun.
"Selain itu, melalui pasar tersebut, bagaimana mempromosikan produk lokal. Sasaran kita agar produk lokal itu mampu menjadi produk global," ujar Rachmat mengenai Pasar 10 Ulu Palembang.
Rachmat menambahkan, pihak pengelola pasar diharapkan membantu para pedagang agar bisa menjajakan produk-produk yang berkualitas. Selain itu, harus dilakukan pembinaan agar para pedagang menjual produk yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya, serta memberikan rasa aman kepada para konsumen.
"Pemerintah punya perhatian untuk terus membangun pasar-pasar yang, harapannya, pasar tersebut akan mendorong perekonomian nasional. Seperti pada saat krisis, pengusaha kecil yang mampu bertahan," tutur Rachmat. "Pemerintah tidak segan-segan melakukan tindakan tegas jika ada pihak-pihak yang mengganggu distribusi logistik."
