Produksi Baja Domestik Jadi Prioritas Proyek Infrastruktur

Reporter

Rabu, 10 Juni 2015 22:00 WIB

Pekerja mengamati proses produksi industri baja PT Gunung Steel Group di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, 26 Februari 2015. Jumlah industri baja nasional saat ini sebanyak 352 perusahaan tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Produksi baja domestik akan menjadi prioritas dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur tanah air, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin berdasarkan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri di Istana Merdeka.

"Yang pertama, soal proyek pipa transmisi gas dari Gresik, Jawa Timur ke Semarang, Jawa Tengah. Meskipun dimenangi konsorsium Wijaya Karya tetapi menggunakan baja dari Korea Selatan," kata Menperin melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (10 Juni 2015).

Adapun proyek pipa gas itu milik PT Pertamina Gas (Pertagas) yang merentang sepanjang 270 km, di mana proyek ini dikerjakan oleh BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Remaja Bangun Kencana dan Kelsri.

Terkait dipakainya baja dari Korsel itu, Menperin mendesak agar baja domestik diprioritaskan, karena Indonesia sudah bisa memproduksinya di Batam, Cilegon, juga di Bekasi.

Selain itu, lanjut Menperin, ratas tersebut juga membahas proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW), di mana komponen dalam negeri bakal dimanfaatkan dengan maksimal, karena industri nasional sudah mampu memroduksi turbin, trafo, sampai kabel transmisi.

"Yang ketiga, kami matangkan kemampuan memenuhi kebutuhan alat berat untuk proyek infrastruktur. Ini juga agar baja nasional lebih banyak terserap dan menggerakkan industri baja itu sendiri juga industri alat berat," terang Saleh Husin.

Menurutnya, pada Ratas diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan excavator sebanyak 1.000 unit, di sisi lain, PT Pindad, BUMN yang kondang sebagai pelaku industri pertahanan, juga menggarap industri alat berat.

"Kami akan koordinasi dengan PU dan Pindad. Pindad sedang mempersiapkan prototipe yang siap di-launching pada Juni atau Juli," ujar Menperin.

Menperin mengatakan, Presiden Jokowi telah memberi arahan agar peningkatan realisasi peningkatan produk dalam negeri dipercepat,agar kemandirian ekonomi tercapai, sesuai amanat Trisakti dan Nawa Cita.

Manfaat lainnya ialah penghematan devisa yang sebelumnya mengalir keluar negeri kala aktivitas impor masih tinggi. Juga demi terbangunnya struktur industri hulu hingga hilir, penyebaran industrialisasi dan terciptanya lapangan kerja.


ANTARA

Berita terkait

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

8 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

54 hari lalu

Intip Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G, Meluncur Pertengahan Maret 2024

Spesifikasi Samsung Galaxy A35 5G mulai dipromosikan. Gawai ini termasuk kelas menengah, namun fiturnya lengkap dan mumpuni.

Baca Selengkapnya

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

55 hari lalu

Setelah 4 Tahun Tak Digelar Gaikindo, Ini Hal Menarik di GIICOMVEC 2024

Setelah empat tahun vakum, Gaikindo kembali adakan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. Apa yang menarik?

Baca Selengkapnya

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

21 Februari 2024

TMMIN Terima Penghargaan Lighthouse Industry 2024

TMMIN menerima penghargaan Lighthouse Industry 2024 setelah dianggap berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri otomotif.

Baca Selengkapnya

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

17 Januari 2024

Cara Cek IMEI iPhone Terdaftar atau Tidak di Kemenperin

Sekarang, sudah banyak orang yang menjual iPhone bekas. Sebelum membeli, sebaiknya cek IMEI iPhone apakah terdaftar atau tidak.

Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

9 Januari 2024

Komisi VII DPR Bakal Panggil PT ITSS dan Kementerian Perindustrian Buntut Insiden Ledakan Tungku Smelter

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan bakal memanggil Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Tsingshan Stainless Stell (ITSS).

Baca Selengkapnya

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

28 Desember 2023

Indef Sebut Investasi Sektor Industri Pengolahan Berpusat di Pulau Jawa

Ekonom Indef Riza Annisa Pujarama mengatakan ada ketimpangan realisasi investasi di sektor industri pengolahan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

26 Desember 2023

Terpopuler: Dugaan Pelanggaran Kasus Ledakan Smelter Nikel Cina di Indonesia, Waskita Karya Lanjutkan PHK

Terpopuler: Dugaan pelanggaran di kasus ledakan smelter nikel milik Cina di Indonesia, Waskita Karya berpotensi lanjutkan PHK karyawan.

Baca Selengkapnya

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

24 Desember 2023

Smelter Nikel di Morowali Meledak, Kemenperin Minta Perusahaan Penuhi Hak Korban

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) minta PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) penuhi hak korban ledakan smelter nikel di Morowali.

Baca Selengkapnya

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

24 Desember 2023

Tungku Smelter Meledak, Kementerian ESDM: Pengawasan Kepatuhan K3 Wewenang Kemenperin

Kementerian ESDM mengatakan bahwa pengawasan kepatuhan K3 industri smelter nikel wewenang Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya