TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku industri produk mainan anak hingga kini masih mengalami kesulitan akses, terutama untuk akses pasar seperti ke ritel-ritel besar maupun akses untuk mendapat kredit.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI) Widjonarko Tjokroadisumarto mengatakan selama ini ritel-ritel besar kerap meminta pelaku industri mainan anak untuk menyetorkan dana di muka. Hal ini dianggap membatasi akses pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk masuk ke pasar ini.
“Kami itu mayoritas UKM. Seolah-olah ini semacam subsidi dari pihak yang tidak punya ke yang punya,” ujarnya pada pembukaan Pameran Pakaian dan Mainan Anak di Plaza Perindustrian, Selasa, 9 Juni 2015.
Terkait soal kredit, Widjonarko mengatakan masih banyak pelaku yang kesulitan untuk mendapat bantuan kredit. Dia menyarankan agar pemerintah membuat kebijakan agar giro deposit wajib bagi bank yang sekarang mencapai 8% dapat dikurangi apabila kredit yang dikeluarkan bank tersebut mayoritas untuk UKM.
Tahun lalu, nilai ekspor produk mainan anak berkisar US$500 juta dengan negara sasaran AS, Eropa, Jepang dan Timur Tengah. Meski demikian, Widjonarko mengatakan sulit untuk melacak pasar dalam negeri dengan banyaknya UKM yang tidak terdata, juga karena banyaknya barang impor di pasar.
