Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri BUMN, Rini M. Soemarno, Menko Perekonomian, Sofyan Djalil dan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel saat blusukan ke gudang Badan Urusan Logistik di Kelapa Gading, Jakarta, 25 Februari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mempertanyakan penetapan harga acuan bahan pokok khusus bulan Ramadan dan Lebaran yang menjadi kebijakan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Musababnya, harus diperjelas cara menentukan harga acuan, siapa yang berhak melakukan intervensi, dan seberapa sering harga acuan diterapkan.
Alih-alih menetapkan harga acuan, Sofyan memiliki ide untuk memperkuat Badan Urusan Logistik menjadi market stabilizer. "Sekarang Bulog cuma pegang beras, tapi bisa ditambah satu, dua, tiga komoditas, (seperti) gula dan daging," katanya saat ditemui Tempo di Energy Building di kawasan SCBD, Jakarta, Sabtu, 6 Juni 2015.
Tidak hanya menambah jumlah komoditas, ide memperkuat Bulog sebagai institusi juga harus dipertimbangkan untuk meningkatkan infrastrukturnya. Selain itu, Sofyan menilai Bulog perlu mendapatkan modal lebih banyak karena mendapatkan tugas mengendalikan harga dan mengelola persediaan komoditas selain beras.
Terkait dengan kebijakan penetapan harga acuan, Sofyan mengaku belum mendapatkan penjelasan dan informasi dari Gobel. Menurut dia, dalam menentukan harga acuan, banyak masalah yang menimbulkan berbagai pertanyaan yang belum terjawab dan banyak hal yang perlu dikerjakan nantinya. Di antaranya adalah mekanisme penentuan harga acuan dan siapa yang berhak melakukan intervensi. "Jadi belum matang," ucapnya.
Sebelum menentukan harga acuan bahan pokok, Sofyan memperkirakan, pada tahap awal, diperlukan langkah untuk memonitor harga. Setelah itu, baru diperhitungkan untuk menetapkan harga acuan yang disertai berbagai penjelasan. "Siapa yang menentukan, siapa yang mengintervensi, dan bagaimana mengintervensi?" ujarnya.
