TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal menawarkan peluang investasi 12 proyek infrastruktur senilai Rp85,6 triliun kepada para investor asing.

Direktur Perencanaan Infrastruktur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rudy Salahuddin menyatakan dua belas proyek yang ditawarkan itu merupakan proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk periode 2015-2016.

"Melalui market sounding ini, kita informasikan kepada para investor di luar negeri bahwa sejumlah proyek yang ditawarkan akan dilelang pada tahun ini," kata Rudi di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Dia menjelaskan dua belas proyek yang ditawarkan kepada para investor asing itu antara lain proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara senilai US$2 miliar, Makassar New Port di Sulawesi Selatan Rp2 triliun, Kereta Ekspress Bandara Soekarno-Hatta US$2,5 miliar, dan monorel di Sumatera Selatan senilai US$550 juta.

Kemudian, proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda di Kalimantan Timur Rp14,9 triliun, tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara Rp3,1 triliun, tol Pandaan-Malang Rp2,9 triliun, dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan Rp10 triliun.

Selanjutnya, proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pondok Gede di Jakarta US$25 juta, SPAM Pekanbaru di Riau US$75 juta, SPAM Semarang US$78 juta dan Sistem pengolahan limbah dan sampah Legok Nangka di Bandung Rp465 miliar.

Lebih lanjut, dia menuturkan ada lima negara yang disasar pemerintah untuk memasarkan peluang investasi proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Kelima negara itu antara lain ialah China, Korea Selatan, Rusia, Jerman, dan Jepang.

"Lima negara tersebut dipilih karena prospektifnya. Kita juga sudah melakukan background study sebelum memutuskan negara mana yang akan kita datangi untuk memasarkan proyek-proyek tersebut," ujarnya.

Dari lima negara yang disasar, BKPM telah melakukan market sounding di China. Menurutnya, upaya pemasaran yang dilakukan itu mendapatkan respons yang sangat positif dari para investor asal China, bahkan sebagian besar dari mereka menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada proyek-proyek tersebut.

Untuk menampung tingginya minat investasi dari para investor asal China, imbuhnya, pemerintah berencana untuk menyediakan kantor perwakilan investasi yang akan dibentuk pada tahun ini.

Menurutnya, keberadaan kantor perwakilan investasi Indonesia di China sangat penting, karena selain berfungsi untuk menampung minat investasi para investor China, pemerintah juga bisa melakukan pengecekan terkait latar belakang investor yang mengajukan permohonan investasi.

"Perusahaan-perusahaan yang akan menggarap ini juga harus kita lihat kredibilitasnya, agar bisa memperoleh investor yang baik," tuturnya.

BISNIS.COM