TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil menyebutkan sejumlah kementerian/lembaga yang penyerapan anggarannya rendah karena berada di bawah angka realisasi tahun lalu. "Itu yang oleh Presiden disuruh dipercepat," katanya seusai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2015.
Sofyan menjelaskan kementerian/lembaga berusaha menggenjot penggunaan anggaran. Terutama institusi yang berhubungan langsung dengan pembangunan. Hal ini terlihat dari angka realisasi yang lebih tinggi ketimbang periode sama tahun lalu. "Nanti trennya terus meningkat karena mulai ada pembayaran uang muka, uang pelaksanaan, pembayaran termin, dan pembayaran akhir," ujarnya.
Sofyan meyakinkan tidak ada lagi masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian penyerapan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur bisa lebih maksimal mulai pertengahan hingga akhir tahun. "Penyerapan memang terlambat karena ada APBN-P, tapi sekarang mulai terkejar," ucapnya.
Masalah penyerapan anggaran diungkapkan Presiden Joko Widodo sebelum memulai Sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden pagi tadi. Presiden sedikit lega karena penggunaan anggaran hingga pertengahan Mei 2015 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Semoga ini nanti bisa memicu pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua dan berikutnya," tuturnya.
Presiden “menyentil” beberapa kementerian yang penyerapan anggarannya masih rendah. Mereka diminta lebih berkonsentrasi melaksanakan program agar anggaran segera terserap optimal dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi.
"Untuk kementerian-kementerian yang masih kecil serapannya diharapkan betul-betul konsentrasi karena saya rasa satu atau dua yang belum menyelesaikan keadaan ataupun mengisi maka segera diselesaikan, sehingga serapan anggaran kita betul-betul bisa dilakukan sehingga memacu ekonomi lebih baik lagi," katanya.
ANTARA
Berita terkait
Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat
1 hari lalu
Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
3 hari lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
4 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaTurunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN
4 hari lalu
Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
5 hari lalu
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSemakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
8 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
9 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen
9 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per
Baca SelengkapnyaProgram 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi
9 hari lalu
PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaEkonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025
9 hari lalu
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.
Baca Selengkapnya