Hapus Sanksi Bunga, Penerimaan Pajak Bisa Naik Rp 5 Triliun  

Reporter

Selasa, 19 Mei 2015 13:51 WIB

Ilustrasi Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Edi Slamet mengatakan potensi penerimaan pajak dari penghapusan bunga pajak tahun ini mencapai Rp 5 triliun.

Potensi ini datang dari wajib pajak di wilayah DKI Jakarta saja. Dari potensi penerimaan itu, bunga yang dihapus sekitar Rp 4 triliun.

“Kami harapkan dananya akan segera masuk. Semoga wajib pajak di wilayah DKI merespons dengan baik,” katanya saat Sosialisasi Penghapusan Sanksi Bunga Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di Ditjen Pajak, Selasa, 19 Mei 2015.

Ditjen Pajak mencanangkan tahun ini sebagai tahun pembinaan pajak. Guna memperbaiki kepatuhan pajak, Ditjen Pajak melakukan dua program, yakni kesempatan memperbaiki surat pemberitahuan tahunan dan penghapusan sanksi bunga pajak.

Untuk memakai fasilitas ini, wajib pajak hanya harus membayar pokok tagihan selama lima tahun ke belakang. Setelah itu melaporkannya ke kantor pajak setempat untuk kemudian memperoleh penghapusan sanksi.

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito berharap fasilitas yang diberikan tahun ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bunga pajak, kata dia, sangat besar jumlahnya, bahkan tanpa batas. Ia mengatakan besar bunga pajak adalah 2 persen per bulan dari pokok tagihan.

Ia juga berharap rasio pajak Indonesia akan meningkat dari saat ini 11 persen. “Kita hanya lebih tinggi dari Kamboja dan Myanmar, negara lain sudah di atas itu,” ujarnya.

Hingga berakhirnya triwulan I 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 198,226 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32 persen.

TRI ARTINING PUTRI

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

52 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya