TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan infrastruktur lebih dari Rp 1.000 triliun tak mungkin dibiayai oleh negara sepenuhnya. Menurutnya, diperlukan banyak sumber pendanaan lainnya.
"Kami butuh dukungan finansial dari negara maju," ujar dia di Jakarta, Senin, 27 April 2015. Luhut menyatakan pemerintah akan selektif dalam mencari pendanaan dari luar negeri tersebut.
Selain bunga yang kecil, pemerintah akan mencari pemberi pinjaman atau investor yang tak berupaya mendikte pembangunan Indonesia. Karena itu, kata Luhut, pemerintah akan mengesampingkan menarik pinjaman dari Bank Dunia. "Mereka kasih bunga hanya 0,5 persen, tapi melakukan intervensi."
Selain pendanaan, pemerintah juga berupaya memberikan insentif dan kemudahan para investor. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pihaknya siap memberikan insentif yang dapat menarik minat investor ihwal pajak dan percepatan proses perizinan.
Pada tahun 2010-2014, realiasi investasi yang dicatat BKPM mencapai Rp 1.632 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 3.500 triliun pada tahun 2019 mendatang. "7 sektor di antaranya akan dijadikan sektor hijau," kata Franky.
Ketujuh sektor tersebut adalah pertanian, kehutanan, perikanan, geotermal, industri produk ramah lingkungan, pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, dan pengelolahan sampah dan limbah.
ANDI RUSLI
Berita terkait
Sri Mulyani Bertemu Managing Director IFC, Apa Saja yang Dibicarakan?
5 hari lalu
Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Managing Director IFC Makhtar Diop di Washington DC, Amerika Serikat. Apa saja yang dibicarakan?
Baca SelengkapnyaErick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar
7 hari lalu
Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD
8 hari lalu
Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.
Baca SelengkapnyaUtang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah
8 hari lalu
BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaPBB-Bank Dunia: Kerusakan Infrastruktur Gaza Diperkirakan Mencapai Rp 294 T
24 hari lalu
Penilaian awal ini kemungkinan besar merupakan perkiraan yang terlalu rendah terhadap kerusakan, kerugian, dan kebutuhan nyata di Gaza.
Baca SelengkapnyaUkraina Bakal Bangkrut Jika Negara-negara Barat Tak Hapus Utang
25 hari lalu
Sumber di Bank Dunia memperingatkan Ukraina bisa terperosok dalam utang jika negara-negara Barat tak hapus atau restrukturisasi utang
Baca Selengkapnya1 April Hari Bank Dunia: Begini Sejarah dan Tugasnya, Sri Mulyani Pernah Jadi Direktur World Bank
26 hari lalu
Hari Bank Dunia atau World Bank Day diperingati setiap 1 April. Hal ini karena pada tanggal tersebut, organisasi bank dunia atau World Bank didirikan
Baca SelengkapnyaCerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu
33 hari lalu
Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaBI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar
51 hari lalu
BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.
Baca SelengkapnyaMakan Siang Gratis Prabowo Dibahas oleh Pemerintah Jokowi, TPN Ganjar-Mahfud: Anomali
55 hari lalu
Deputi Inklusi TPN Ganjar-Mahfud mengkritik program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran yang dibahas pemerintah Jokowi saat ini.
Baca Selengkapnya