TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku telah mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk menunda keputusan Dirjen Perhubungan Darat tentang pemberhentian operasi kapal landing craft tank (LCT) atau kapal barang di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
"Saya sudah kirim surat belum dijawab. Saya telepon Pak Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) tidak diangkat," kata Soekarwo kepada wartawan seusai melakukan salat Jumat, 10 April 2015.
Menurut Soekarwo, pemogokan itu mengakibatkan antrean yang sangat panjang hingga 6 kilometer. Hal ini juga akan membuat harga barang-barang di Bali naik. "Ini akan sangat merugikan."
Seperti diberitakan sebelumnya, Gabungan Pengusaha Angkutan Penyeberangan Sungai, Danau, dan Feri (Gapasdaf) menghentikan operasi 11 dari 14 kapal angkutan barang (LCT) di Pelabuhan LCM Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi mogok itu memprotes SK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 885/ap.005/drjd/2015 yang melarang LCT beroperasi per 9 Mei 2015.
Sebanyak sebelas LCT mogok sejak pukul 09.00. Sedangkan tiga LCT lainnya tidak beroperasi karena izin tidak diperpanjang dan belum memperoleh surat kelaikan setelah perawatan. Sebelum pukul 09.00, hanya tiga kapal LCT yang beroperasi.
Jika pemogokan terus berlangsung sebagai akibat beredarnya keputusan itu, Soekarwo akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Ia meminta agar pemberlakuan keputusan Dirjen Perhubungan Darat tersebut setidaknya dilakukan secara bertahap.
Gubernur juga meminta agar truk barang tetap diangkut kapal LCT. Namun kernet dan sopirnya menyeberang dengan kapal ro-ro. "Kan tidak melanggar, truknya masuk LCT, orangnya naik ro-ro."
