TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan membantah studi kelayakan rencana proyek Pelabuhan Cilamaya tak mempertimbangkan keberadaan blok minyak dan gas bumi serta anjungan dan jaringan pipa Off Shore North West Java (ONWJ) yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero). Pemindahan lokasi proyek itu murni keputusan pimpinan saat ini.
"Namanya keputusan rapat, pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Mana ada studi kelayakan yang salah? Bukan salahnya studi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit saat dihubungi, Kamis, 2 April 2015.
Menurut Bobby, studi Cilamaya yang sudah rampung sejak tahun lalu telah mempertimbangkan keberadaan ONWJ, akses wilayah, kedalaman laut, serta kawasan industri di sekitar pelabuhan. Makanya studi itu menyatakan proyek Cilamaya aman untuk dilanjutkan.
"Tapi memang koridor alur pelayaran Cilamaya selebar empat kilometer. Dua kilometer ke kiri, dua kilometer ke kanan," kata Bobby.
Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memutuskan lokasi rencana proyek Pelabuhan Cilamaya digeser ke arah timur. Pemerintah sedang mencari lokasi yang memiliki koridor alur pelayaran selebar sepuluh kilometer di Pantai Utara Jawa. Keputusan itu diambil setelah JK bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, dan Kepala SKK Migas Amin Surnaryadi melihat langsung dari atas helikopter lokasi rencana proyek hari ini.
Menurut Bobby, pemindahan lokasi proyek tak hanya mempertimbangkan keberadaan ONWJ. Lokasi dipindahkan setelah Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan perkembangan industri Jawa Barat juga akan bergeser ke timur Karawang, menjauhi DKI Jakarta.
Proyek Cilamaya ini menjadi polemik karena Pertamina menolak dengan alasan mengancam keberadaan jaringan pipa migas dan anjungan ONWJ di sekitar Cilamaya. Sementara Kementerian Perhubungan menyatakan kekhawatiran Pertamina sudah dikaji dalam studi kelayakan proyek yang kelar sejak 2014 yang menyatakan proyek aman dilanjutkan. Proyek ini sendiri merupakan inisiasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan masuk dalam proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
