TEMPO Interaktif, Jakarta:Berlarut-larutnya privatisasi PT Semen Gresik, menurut Dr. Umar Juoro, pengamat ekonomi dari CIDES, memberikan dampak yang tidak baik bagi iklim perekonomian dalam negeri dan luar negeri. Para investor asing akan melihat bahwa pemerintah Indonesia ternyata tidak mampu menjalankan kebijakan yang telah dibuatnya sendiri. ”Mereka akan menilai pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan yang sudah pasti saja tidak bisa,” ujarnya kepada pers seusai menjadi pembicara dalam acara Paparan Awal Tahun CIDES: Prospek Ekonomi Politik Indonesia Tahun 2002 di Gedung ICMI Center, Jakarta, Kamis (10/1). Sedangkan di dalam negeri, dampak penundaan privatisasi, menurut dia, akan menimbulkan resistensi yang makin besar. Umar menyarankan formula penyelesaian untuk masalah Semen Gresik. Dimana program privatisasi bisa berjalan tetapi kepentingan daerah dapat diakomodasi. “Bisa dalam bentuk kompensasi atupun keikutsertaan pemerintah daerah ke dalam kepemilikan perusahaan yang bersangkutan,” jelasnya. Privatisasi itu, kata Umar, memiliki banyak dimensi baik politik maupun sosial. “Sekarang ini keputusan untuk melakukan privatisasi ternyata bukan hanya di tangan pemerintah atau DPR saja tetapi juga berkait erat dengan pemerintah daerah yang bersangkutan karena perusahaan itu berlokasi di daerah,” papar Umar. Umar lalu memberikan strategi privatisasi yang dapat dilakukan yaitu privatisasi yang hanya berada di bawah pengawasan pemerintah langsung dengan tidak melibatkan terlalu banyak player, misalnya seperti di Telkom dan Indosat. “Tetapi kalau BUMN itu melibatkan lokasi daerah terutama daerah yang ingin memperjuangkan kepentingan mereka, maka menurut saya mereka harus dilibatkan,” katanya. Mengenai privatisasi itu sendiri Umar berpendapat memang perlu dilakukan karena pertama hal tersebut dibutuhkan di dalam APBN. Kedua, privatisasi sangat diperlukan baik secara kapital maupun teknologi untuk dapat menginjeksi atau menggerakkan BUMN –BUMN di Indonesia. (Nunuy Nurhayati-Tempo News Room)