Jokowi Menolak Disalahkan Soal Anjloknya Rupiah

Reporter

Jumat, 6 Maret 2015 23:45 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di rapat pimpinan nasional TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 3 Maret 2015. Rapim TNI dan Polri tersebut mengambil tema Sinergitas TNI-Polri Penggerak Revolusi Mental. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Madiun - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurut Jokowi, faktor yang menyebabkan nilai rupiah terus merosot adalah faktor eksternal.

"Saya kira semua negara mengalami itu dan masyarakat tenang sajalah," kata Jokowi, di SMK PGRI 2 Madiun, Jawa Timur, Jumat, 6 Maret 2015. Yang penting, kata Jokowi, fundamental perekonomian Indonesia terpantau baik.

"Inflasi rendah. Bahkan Januari-Februari deflasi. Kemudian dari sisi fiskal APBN kita, ruang untuk pembangunan juga lebih besar," kata Jokowi. "Ini juga akan memicu pertumbuhan ekonomi."

Jokowi kembali tak ingin disebut merosotnya nilai tukar rupiah disebabkan pasar yang kecewa terhadap kebijakannya. Menurut Jokowi, yang mempengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah adalah faktor global, seperti quantitative easing.

"Ekonomi di Eropa saya kira pengaruh, pengaruh seperti itu dan semua negara mengalami itu," ujar Jokowi.

Hari ini, rupiah naik menjelang penutupan perdagangan sebesar 13,7 poin (0,11 persen) ke level 12.976,3 per dolar Amerika Serikat. Pada Kamis lalu, kurs tengah Bank Indonesia mencatat nilai tukar rupiah pada level 13.022 per dolar AS, atau terendah sejak Agustus 1998.

Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan memukul industri terutama yang memiliki utang valuta asing besar dan menggunakan bahan baku impor. Anggota Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Handaka Santosa, khawatir melempemnya rupiah bakal memukul konsumen produk impor.

REZA ADITYA

Berita terkait

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

14 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

22 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

22 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya