Penunggak Pajak Bakal Disandera

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Jumat, 6 Maret 2015 07:52 WIB

Jcohs.org

TEMPO.CO, Yogyakarta - Wajib pajak yang bandel dan ngemplang siap-siap menghuni sel penyanderaan. Ruangan di dalam penjara dan tidak ada bedanya dengan sel tahanan telah disiapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan, Yogyakarta.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bersama pihak LP menyediakan ruang tahanan khusus untuk menyandera (gizjeling). Bagi pengemplang pajak dan sudah divonis tetapi belum membayarkan pajak yang ditetapkan, sel prodeo itu siap untuk penyanderaan.

"Kami berhak menyandera penunggak pajak yang tidak mau melunasi kewajibannya. Itu sesuai kewenangan dan diatur undang-undang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Rudi Gunawan, Kamis, 5 Maret 2015.

Ia menjelaskan, hingga awal Maret 2015 ini, ada empat wajib pajak yang mengemplang kewajibannya. Mereka terancam menghuni sel khusus untuk penyanderaan itu.

Sebab, mereka telah divonis dan belum melunasi pajak. "Juga, masih ada wajib pajak yang diproses secara hukum," katanya.

Rudi mengimbau, lebih baik para pengemplang pajak segera melunasi kewajibannya. Jika tidak, ruang penyanderaan sebagai upaya akhir itu telah menanti.

Lama penyanderaan adalah enam bulan. Jika selama itu kewajiban tidak dibayarkan, bisa diperpanjang lagi sampai pengemplang pajak melunasi denda itu. Sebab, penyanderaan tidak menggugurkan kewajiban membayar denda yang telah ditetapkan.

Kepala LP Kelas II A Wirogunan Zaenal Arifin menyatakan telah menyiapkan empat sel untuk menyandera pengemplang pajak. Sel tahanan itu tak ubahnya sel penjara pada umumnya. Lokasinya berada di lantai dua blok H. Satu kamar bisa dihuni tujuh tahanan. "Kami siap bekerja sama dengan kantor pajak," kata Zaenal.

MUH SYAIFULLAH

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

25 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

55 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

58 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

14 Maret 2024

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya