Persentase Kenaikan PPnBM Belum Final

Reporter

Editor

Senin, 1 Agustus 2005 19:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Keuangan Jusuf Anwar menyatakan pemerintah masih mengkaji besaran kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Saat ini pemerintah tengah membahas bersama instansi-instansi terkait seperti Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. PPnBM sedang difinalisasi bersama intansi-instansi termasuk Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Nanti kalau sudah final akan saya kasih tahu jenisnya apa, persentasenya berapa dan CC-nya berapa, kata Jusuf di Departemen Keuangan Jakarta, Senin (1/8).Dalam menentukan kenaikan PPnBM, lanjutnya, pemerintah harus lebih berhati-hati, sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan, misalnya pengaruh negatif pada sektor industri termasuk masalah ekspor dan impor. Jadi dalam hal ini Depkeu sebagai otoritas fiskal harus berpikir mengenai kepentingan yang lain, kata Jusuf. Sementara itu, Ketua Tim Tarif yang juga Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Depkeu, Anggito Abimanyu, dalam talk show dengan Radio Trijaya FM tadi pagi menyatakan Tim Tarif telah menyelesaikan PPnBM pada Jumat (28/7) malam. Anggito menyatakan, besaran kenaikan PPnBM tesebut berkisar antara 2,5 persen hingga 10 persen. Ancer-ancer-nya 2,5 persen hingga 10 persen saja. Saya tidak mau mengungkap karena masih menunggu Peraturan Pemerintah yang sekarang masih dalam pembahasan, ujarnya.suryani ika sari

Berita terkait

Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Variannya

12 November 2023

Mengenal Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Variannya

PPnBM adalah sebuah pajak penjualan yang dikenakan pada produsen barang-barang mewah yang memproduksi atau mengimpor barang-barang itu.

Baca Selengkapnya

Memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Apa yang Termasuk Kena PPnBM?

9 Maret 2023

Memahami Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Apa yang Termasuk Kena PPnBM?

PPnBM merupakan sebuah pajak yang dikenakan pada barang-barang mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Yogyakarta Jateng Berikan Fasilitas KITE Pembebasan

13 Agustus 2019

Bea Cukai Yogyakarta Jateng Berikan Fasilitas KITE Pembebasan

Bea Cukai Jateng DIY memberikan perizinan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Green Glove Indonesia (GGI).

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Barang Mewah pada Mobil Murah

12 Maret 2019

Pemerintah Bakal Kenakan Pajak Barang Mewah pada Mobil Murah

Pemerintah bakal mengenakan Pajak Penjualan Barang Mewah pada mobil murah.

Baca Selengkapnya

Pembahasan Revisi Pajak Sedan Ditargetkan Rampung Bulan Ini

13 Februari 2018

Pembahasan Revisi Pajak Sedan Ditargetkan Rampung Bulan Ini

Kementerian Perindustrian menargetkan revisi pajak sedan segera rampung.

Baca Selengkapnya

Menperin: Revisi Pajak Sedan, Pembeli Motor Migrasi ke Mobil

13 Februari 2018

Menperin: Revisi Pajak Sedan, Pembeli Motor Migrasi ke Mobil

Airlangga mengatakan paket revisi pajak sedan ditargerkan selesai akhir Februari 2018.

Baca Selengkapnya

Revisi Perpajakan Sedan Tak Masuk Mobil Mewah Tuntas Maret 2018

12 Februari 2018

Revisi Perpajakan Sedan Tak Masuk Mobil Mewah Tuntas Maret 2018

Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai revisi perpajakan agar sedan tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Baca Selengkapnya

Mobil Sedan Tak Lagi Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah

8 Februari 2018

Mobil Sedan Tak Lagi Dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pemerintah mengkaji penghapusan pajak penjualan barang mewah bagi sedan.

Baca Selengkapnya

Ignasius Jonan: Tanpa Insentif Pajak, Mobil Listrik Tak Akan Laku

16 Januari 2018

Ignasius Jonan: Tanpa Insentif Pajak, Mobil Listrik Tak Akan Laku

Menteri Energi Ignasius Jonan menyebutkan penjualan mobil listrik tak akan laku tanpa insentif pajak dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani

10 November 2017

Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih mempertimbangkan perihal penghapusan PPN guna mendongkrak daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya